Suara.com - Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan perubahan sikap terkait pandangannya terhadap mobil listrik.
Dahulu, diketahui bahwa politisi yang kini tengah mempersiapkan dirinya untuk nyapres tersebut sempat mati-matian mendukung mobil listrik.
Namun sekarang, Anies layangkan kritik terhadap pemerintah yang berwacana akan memberi subsidi mobil listrik bagi rakyat. Anies menilai bahwa wacana kebijakan tersebut tidak tepat untuk merespon situasi kemacetan dan perubahan lingkungan kekinian.
Lantas bagaimana perubahan yang ditunjukkan oleh politisi kelahiran Kuningan tersebut?
Dukung mati-matian mobil listrik saat masih jabat Gubernur DKI Jakarta
Kala masih menyandang status Gubernur DKI Jakarta, Anies mencanangkan segudang kebijakan yang menguntungkan para pengguna mobil listrik.
Adapun salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Aturan tersebut adalah kabar baik bagi para penggemar kendaraan listrik lantaran sang gubernur memberi pembebasan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui insentif.
Anies meneken aturan tersebut pada 3 Januari 2020 dan berlaku sampai 31 Desember 2024.
Baca Juga: Tidak Hanya Anies Baswedan, Politisi PKS Juga Kritik Subsidi Kendaraan Listrik
Tak cukup di situ, Anies juga membebaskan aturan pelat ganjil genap bagi para pengguna mobil listrik, tercermin dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.
Otomatis, mobil listrik tidak perlu diribetkan dengan aturan tersebut dan bebas melaju di jalanan Jakarta kapanpun.
Kini kritik mobil listrik
Usai Anies lengser dari jabatannya, sikapnya terhadap mobil listrik berubah.
Anies kini menilai bahwa mobil listrik tak menjadi solusi prima bagi pemerintah yang hendak menekan angka kemacetan dan emisi kendaraan bermotor.
"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ungkap Anies dalam pidatonya di acara Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
Berita Terkait
-
Tidak Hanya Anies Baswedan, Politisi PKS Juga Kritik Subsidi Kendaraan Listrik
-
Cek Fakta: Deklarasi Anies-Khofifah di Jatim Dipenuhi Lautan Manusia
-
Menko Luhut Tantang Pengritik Program Subsidi Mobil Listrik: Datangi Saya
-
Tengah Menunggu Rekomendasi Kemendagri, Heru Budi Bakal Umumkan Sejumlah Kepala SKPD Baru
-
Pemprov DKI Bakal Tambah Modal untuk Proyek LRT Jakarta Sebesar Rp1,5 Triliun
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional