Suara.com - Calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan perihal keterlibatannya dalam kasus korupsi E-KTP ketika saat itu dia menjabat sebagai anggota DPR Komisi II.
Hal itu disampaikan Ganjar menyusul beredar kembali kabar bahwa dirinya menerima uang keuntungan dari pengadaan E-KTP sebesar 500 ribu USD. Terlebih, kabar itu muncul lagi setelah dia diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden.
"Saya tidak menerima uang itu," tegas Ganjar dalam wawancara bersama Andy F Noya yang dikutip pada Kamis (18/5/2023).
Politikus PDIP ini kemudian menceritakan kembali saat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada masa itu, kata dia, penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dirinya menerima uang korupsi pengadaan e-KTP.
"Saya memang tidak pernah mau menerima dari awal," kata Gubernur Jawa Tengah itu.
Lebih lanjut, Ganjar juga menjelaskan bahwa dirinya mengikuti jalannya persidangan. Bahkan, dia sempat menjadi saksi.
Ganjar mengingat pernyataan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang dalam persidangan menjadi saksi dan menyatakan bahwa Ganjar menerima uang sebesar 500 ribu USD.
"Masha Allah, pada saat suara (Nazaruddin) itu terjadi, rasanya saya pengin diundang untuk hadir bersama dia karena pasti fakta data tidak bisa dipungkiri," tambah Ganjar.
Pada persidangan lainnya, lanjut Ganjar, Nazaruddin mengaku tidak ingat saat ditanya majelis hakim apakah dirinya melihat langsung atau tidak saat Ganjar menerima uang tersebut.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Penangkapan Johnny G Plate Ada Indikasi Penguasa Ganggu Partai Nasdem
"Sebenarnya, orang bisa melakukan apapun untuk mencari apapun dengan pesan oleh siapapun untuk menjatuhkan siapapun dan itu saya lihat dari ekspresinya," ucap Ganjar.
"Jadi, sebenarnya saya ingin menyampaikan saja pada publik saya tidak pernah korupsi," tandas dia.
Berita Terkait
-
Tokoh Banten Yakin Ganjar Pranowo Menang di Tanah Jawara
-
Johnny G Plate Punya Kekayaan Hampir Tiga Kali Lipat Jokowi, Sering Pamer Maybach
-
Ganjar Pranowo Terbiasa Jadi Korban Fitnah dan Hoaks Jelang Pilpres 2024, Tinggal Siapkan Mental Keluarga
-
Adian Napitupulu PDIP soal Elektabilitas Capres: Ganjar Lompat, Anies Tidak Bergerak
-
Rocky Gerung Sebut Penangkapan Johnny G Plate Ada Indikasi Penguasa Ganggu Partai Nasdem
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?