Suara.com - Pakar kebijakan pubik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat meyakini kalau penetapan tersangka Johnny G Plate atas kasus korupsi BTS Menkominfo berkait dengan sikap Partai NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
Penetapan status hukum itu juga dianggapnya sebagai sinyal Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk partai politik pro pemerintah agar tunduk kepadanya.
"Banyak analis yang mengulas bahwa penahanan Johhny G Plate juga artinya memberikan sinyal kepada para pendukung Presiden agar senantiasa tunduk dan patuh pada kepentingan istana khususnya soal Pilpres 2024," kata Achmad dikutip Sabtu (19/5/2023).
Achmad menilai hal tersebut dilakukan Jokowi bukan sekedar gertak sambal saja. Sebabnya, kalau menarik ke belakang di mana NasDem merupakan partai yang begitu setia mendukung Jokowi sejak 2014 bisa mendapatkan hukuman seperti ini, maka bukan tidak mungkin partai lainnya juga akan mendapatkan perlakuan serupa.
“Bila NasDem, partai pendukung pertama dan utama pemerintahan Jokowi sejak 2014 dapat dihukum sedemikan rupa, apalagi partai yang baru merapat kepada kekuasaaan di Periode Kedua. Pesan ini ditujukan khususnya kepada Gerindra, Golkar, dan PKB yang sering bergerilya menemui kelompok oposisi baik Nasdem, Demokrat dan PKS,” jelasnya.
Achmad lantas melihat kalau Jokowi memberikan sinyal untuk parpol pro pemerintah di mana dirinya sebagai pemimpin harus dituruti kemauannya.
“Pesan yang dilakukan istana tersebut menunjukkan presiden adalah seorang leader yang memiliki keberanian memaksa, dirinya adalah sosok independen yang tidak mau tunduk kepada siapa pun kecuali kemauannya dituruti," tuturnya.
Berita Terkait
-
Johnny G Plate Tersangka Kasus Korupsi BTS, Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo
-
Johnny G Plate Jadi Tersangka Dianggap Sebagai Langkah Jokowi 'Hukum' Surya Paloh Karena Usung Anies Jadi Capres
-
Jokowi Tegaskan Tak Ada Intervensi Dalam Penetapan Johnny G Plate Sebagai Tersangka
-
Cek Fakta: Jokowi Jebloskan Habib Bahar Bin Smith ke Sel Penjara
-
Usut Tuntas Aliran Dana Korupsi BTS 4G, Kejagung Periksa Dua Pejabat Kominfo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban