Suara.com - Bakal Calon Presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membandingkan soal pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Anies, pemerintahan Jokowi lebih mementingkan pembangunan infrastruktur berupa jalan berbayar atau jalan tol.
“Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar,” kata Anies di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Sementara untuk jalan provinsi yang tidak berbayar terhitung masih lebih sedikit bila dibandingkan era Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian. Baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun Jalan Kabupaten terbangun 19.000 KM di pemerintahan ini,” ujar Anies.
“Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di jaman Presiden pak SBY. Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat,” imbuhnya.
Anies kemudian kembali mencoba memberikan perbandingan soal pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan sebelum SBY dengan era Jokowi saat ini. Pembanguna jalan gratis untuk rakyat pun masih jauh lebih sedikit.
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat,” kata Anies.
Anies kemudian juga menyinggung terkait kesetaraan rakyat. Seharusnya era kepemimpinan Jokowi harus lebih mengedeoankan sikap berkeadilan lantaran rakyat kecil pun membutuhkan akses jalan yang bagus untuk mengangkut hasil panen mereka.
Baca Juga: Usai Bertemu Gibran di Kota Solo, Prabowo Subianto ke Pacitan Temui SBY, Bahas Masa Depan Indonesia
“Infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian,” katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Ingatkan Seluruh Kader Gerindra, Sugiono: Pejuang Politik Harus Bela Kaum Lemah dan Miskin
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol
-
Panik Gempa Dini Hari, Belasan Warga Bantul Luka-luka Akibat Terbentur saat Selamatkan Diri
-
Jaksa Sebut Temukan Bukti Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK Berpotensi Beratkan Nadiem