Suara.com - Bakal Calon Presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membandingkan soal pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Anies, pemerintahan Jokowi lebih mementingkan pembangunan infrastruktur berupa jalan berbayar atau jalan tol.
“Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar,” kata Anies di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Sementara untuk jalan provinsi yang tidak berbayar terhitung masih lebih sedikit bila dibandingkan era Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian. Baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun Jalan Kabupaten terbangun 19.000 KM di pemerintahan ini,” ujar Anies.
“Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di jaman Presiden pak SBY. Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat,” imbuhnya.
Anies kemudian kembali mencoba memberikan perbandingan soal pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan sebelum SBY dengan era Jokowi saat ini. Pembanguna jalan gratis untuk rakyat pun masih jauh lebih sedikit.
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat,” kata Anies.
Anies kemudian juga menyinggung terkait kesetaraan rakyat. Seharusnya era kepemimpinan Jokowi harus lebih mengedeoankan sikap berkeadilan lantaran rakyat kecil pun membutuhkan akses jalan yang bagus untuk mengangkut hasil panen mereka.
Baca Juga: Usai Bertemu Gibran di Kota Solo, Prabowo Subianto ke Pacitan Temui SBY, Bahas Masa Depan Indonesia
“Infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian,” katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari
-
Unik! Demi Nonton Mahalini, Warga 'Nangkring' di Atas Mobil Damkar saat Perayaaan HUT Jakarta
-
Bocah Terpisah dari Ortu hingga Istri Kehilangan Suami Warnai Malam Puncak HUT DKI Jakarta
-
5 Peserta Latsarmil KDMP Tewas, Koalisi Sipil: Stop Militerisasi Ruang Sipil!
-
Kepercayaan Rakyat ke Polri Meroket, Rudianto Lallo: Modal Besar Tingkatkan Pelayanan
-
Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen, Sari Yuliati: Hasil Kerja Nyata dan Konsistensi
-
Pilih Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta, Zulhas: Artis Itu Kreatif dan Kerjanya Produktif
-
HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno