Suara.com - Bakal Calon Presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membandingkan soal pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Anies, pemerintahan Jokowi lebih mementingkan pembangunan infrastruktur berupa jalan berbayar atau jalan tol.
“Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar,” kata Anies di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Sementara untuk jalan provinsi yang tidak berbayar terhitung masih lebih sedikit bila dibandingkan era Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian. Baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun Jalan Kabupaten terbangun 19.000 KM di pemerintahan ini,” ujar Anies.
“Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di jaman Presiden pak SBY. Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat,” imbuhnya.
Anies kemudian kembali mencoba memberikan perbandingan soal pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan sebelum SBY dengan era Jokowi saat ini. Pembanguna jalan gratis untuk rakyat pun masih jauh lebih sedikit.
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat,” kata Anies.
Anies kemudian juga menyinggung terkait kesetaraan rakyat. Seharusnya era kepemimpinan Jokowi harus lebih mengedeoankan sikap berkeadilan lantaran rakyat kecil pun membutuhkan akses jalan yang bagus untuk mengangkut hasil panen mereka.
Baca Juga: Usai Bertemu Gibran di Kota Solo, Prabowo Subianto ke Pacitan Temui SBY, Bahas Masa Depan Indonesia
“Infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian,” katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!
-
KPK Akui Periksa Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Haji Soal Uhud Tour Miliknya
-
'Jangan Selipkan Kepentingan Partai!' YLBHI Wanti-wanti DPR di Seleksi Hakim Agung