Suara.com - Bakal Calon Presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan membandingkan soal pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo dengan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Anies, pemerintahan Jokowi lebih mementingkan pembangunan infrastruktur berupa jalan berbayar atau jalan tol.
“Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia dibangun di era pemerintahan sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar,” kata Anies di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Sementara untuk jalan provinsi yang tidak berbayar terhitung masih lebih sedikit bila dibandingkan era Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
“Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian. Baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun Jalan Kabupaten terbangun 19.000 KM di pemerintahan ini,” ujar Anies.
“Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintah 10 tahun lalu di jaman Presiden pak SBY. Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat,” imbuhnya.
Anies kemudian kembali mencoba memberikan perbandingan soal pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan sebelum SBY dengan era Jokowi saat ini. Pembanguna jalan gratis untuk rakyat pun masih jauh lebih sedikit.
“Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat,” kata Anies.
Anies kemudian juga menyinggung terkait kesetaraan rakyat. Seharusnya era kepemimpinan Jokowi harus lebih mengedeoankan sikap berkeadilan lantaran rakyat kecil pun membutuhkan akses jalan yang bagus untuk mengangkut hasil panen mereka.
Baca Juga: Usai Bertemu Gibran di Kota Solo, Prabowo Subianto ke Pacitan Temui SBY, Bahas Masa Depan Indonesia
“Infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian,” katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Dukung Earth Hour, BNI Perkuat Operasional Rendah Emisi dan Efisiensi Energi
-
Pembersihan Lumpur dan Rehabilitasi Sawah Terus Diakselerasi Satgas PRR
-
Tancap Gas! Satgas PRR Serahkan 120 Rumah kepada Penyintas Bencana di Tapanuli Selatan
-
Wacana WFH ASN: Solusi Hemat BBM atau Celah untuk Long Weekend?
-
Menteri PU Nyetir Sendiri Lintasi Trans Jawa, Puji Kualitas Tol Bebas Lubang
-
Tak Ada yang Kebal Hukum: Mantan PM Nepal Sharma Oli Ditangkap Terkait Tewasnya Demonstran
-
Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
-
Sampah Menggunung di Pasar Induk Kramat Jati Capai 6.970 Ton, Pasar Jaya Kebut Pengangkutan
-
Antisipasi Copet hingga Jambret, Ribuan Personel Jaga Ketat Pasar Murah di Monas
-
Bersama Anak Yatim Piatu, Boni Hargens Gelar Doa bagi Perdamaian Dunia