Suara.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan memberikan kritik terhadap pemerintahan era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan Anies membandingkan Jokowi dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain Anies, kritik itu juga disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Ditambah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga menyampaikan kritik serupa.
Anies, JK dan AHY kompak mengkritisi pembangunan jalan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan juga demokrasi di Tanah Air. Hal itu disampaikan mereka dalam Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Anies menyoroti pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Jokowi lebih sedikit dibandingkan era SBY. Yang dimaksud adalah jalan untuk menghubungkan mobilitas penduduk dan menggerakkan roda perekonomian rakyat.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini turut memaparkan bukti sedikitnya pembangunan jalan nasional di era Jokowi. Anies mengatakan, SBY telah berhasil membangun jalan nasional mencapai 11.800 km.
Capaian itu, kata Anies, 20 kali lipat lebih banyak ketimbang yang dibangun Presiden Jokowi. Bakal capres dari Partai NasDem ini mengatakan bahwa Jokowi hanya membangun jalan nasional sepanjang 590 km.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, JK juga memberikan kritiknya terhadap pembangunan jalan di era Jokowi. Sebut saja sejumlah jalan rusak yang bisa ditemukan di Lampung, Jambi hingga Makassar.
JK menilai, Presiden Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol ketimbang jalan umum. Padahal, jalan tol dipersepsikan hanyalah untuk orang-orang yang ‘memiliki uang.
Atas dasar itu, JK menilai masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang tidak diimbangi dengan jalan umum, bukan merupakan keadilan merata untuk rakyat.
Baca Juga: 5 Momen Menarik Jokowi di KTT G7: Bicara Krisis Iklim, Temui Presiden Ukraina
Berbeda dengan Anies dan JK, AHY tidak mengkritisi pembangunan infrastruktur jalan era Jokowi. Putra SBY ini justru mengkritik sistem penegakan hukum di Indonesia yang merosot dengan tajam.
Menurutnya, hukum yang ada di Indonesia saat ini tumpul pada kawan dan tajam ke lawan. AHY juga menyebut kualitas demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran.
Kritikan dari Anies Baswedan dan pihak pendukungnya turut memicu sorotan. Khususnya karena telah membandingkan hasil pembangunan era SBY vs Jokowi.
Kantor Tenaga Ahli UTama KSP, Ade Irfan Pulungan mengatakan, perbandingan yang disampaikan oleh Anies justru membuktikan bahwa bakal capres Koalisi NasDem itu memiliki sudut pandang parsial, serta tidak melihat masalah keseluruhan.
Ade menegaskan bahwa sudah banyak pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Jokowi. Pembangunan itu bahkan sangat dirasakan dan diterima oleh masyarakat.
Contohnya adalah pembangunan jalan tol yang meskipun berbayar, tetapi bisa membantu perekonomian rakyat. Pembangunan jalan tol juga bermanfaat bagi pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan masif.
Berita Terkait
-
5 Momen Menarik Jokowi di KTT G7: Bicara Krisis Iklim, Temui Presiden Ukraina
-
Dicopot dari Jabatan Kadis PUPR Sumut, Ini Rincian Harta Kekayaan Bambang Pardede
-
Temu Kebangsaan, Anies Baswedan Sebut Pemilu Pilpres 2024 Mendatang Tidak Menakutkan tapi Sebaliknya
-
Jokowi Rayu Presiden Prancis Buat Tanam Duit di IKN
-
KTT G7, Jokowi Bahas Soal Iklim: Bumi Butuh Aksi Nyata
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing