Suara.com - Laporan sekelompok relawan mengatasnamakan Ganjar Pranowo (GP) Center ditolak Bareskrim Polri. Sedianya mereka ingin melaporkan Anies Baswedan atas dugaan penyebaran informasi bohong terkait data pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dibandingkan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Polisi menganggap laporan pendukung Ganjar itu kurang bukti.
Sekjen GP Center Bima Muttaqa mengklaim pihaknya akan segera melengkapi bukti-bukti tersebut dan membuat laporan kembali.
"Akan kita lengkapi InsyaAllah kedepannya dan dari penyidik kita akan lakukan jadwal laporan selanjutnya," kata Bima di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
Bima juga mengklaim maksud daripada pihaknya melaporkan Anies bukan untuk menjegalnya selaku bakal calon presiden dari NasDem. Ia berdalih melaporkan peristiwa ini murni untuk menegakan hukum.
"Tujuan kita di sini bukan untuk menyerang Anies atau menjegal Anies untuk menjadi presiden. Tapi kami di sini, mendampingi kawan kita bertujuan untuk menegakkan hukum," katanya.
Sebab, lanjut Bima, pernyataan Anies yang salah dalam membandingkan kinerja Jokowi dan SBY Telah menimbulkan kekisruhan.
"Kita lihat sendiri terjadi kekisruhan di media sosial tentang masalah ini dan di antara relawan sudah terjadi perpecahan karena masalah ini," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Anies sempat membandingkan pembangunan jalan di era SBY dan Jokowi. Kritik tersebut ia sampaikan dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (20/5/2023) lalu.
Anies saat itu menyebut pembangunan infrastruktur jalan di era Jokowi sangat minim, yakni hanya sekitar 590 KM pembangunan jalan nasional. Sementara di era SBY menurutnya pembangunan jalan nasional mencapai 11.800 Km.
"Capaian pembangunan era Presiden SBY mencapai 20 kali lipat dari pada pembangunan era Presiden Jokowi," kata Anies.
Berita Terkait
-
Blusukan Tanpa Kamera, Anies Baswedan Akui Tak Dikenal Petani
-
Meski Ngarep Dukung Prabowo, Cak Imin Nilai Jokowi Semestinya Dua Kaki Bahkan Lebih di Pilpres 2024
-
Gandeng Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Menghias Kue di Blora
-
Ganjar Unggah Video Bertemu Pemain Timnas Sepak Bola Peraih Medali Emas SEA Games 2023, Netizen: Waktunya Memperbaiki Citra!
-
Dihujat Pengkhianat? Gibran Minta tak Perlu Panik Soal Dukungan Capres: Saya Cuma Anak Kecil
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar