Suara.com - Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana melihat elite partai politik sejauh ini masih menunggu restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rancang bangun arah koalisi partai dan kaitannya dengan strategi partai dalam kontribusi di pemerintahan berikutnya.
Restu Jokowi itu dinanti-nanti karena satu hal. Sebabnya Jokowi kekinian diasumsikan tidak sepenuhnya patuh terhadap keputusan PDIP yang telah mengusung pencapresan Ganjar Pranowo. Awalnya, Jokowi dinilai akan sejalan dengan pilihan partainya itu, namun kekinian penilaian itu memudar.
"Belakangan asumsi ini malah tidak sepenuhnya tepat karena Presiden Jokowi menunjukkan adanya keberpihakan dukungan pilihan politiknya tidak hanya kepada Ganjar, melainkan juga kepada Prabowo," kata Aditya dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).
Bahkan keberpihakam itu juga ditunjukan Jokowi dengan mendukung calon wakil presiden potensial lainnya, semisal Airlangga Hartarto, Erick Tohir, hingga Sandiaga Uno.
"Artinya, Presiden Jokowi memang sedang menunjukkan kepada elite partai dan juga kepada publik bahwa ia memiliki posisi politik di beberapa calon yang perlu dijadikan pertimbangan untuk dapat dipilih," ujar Aditya.
Aditya melihat ada harapan efek elektoral dari endorsement Jokowi yang dapat dimobilisasi.
Ia berujar berbagai data survei menyebutkan ada potensi tersebut, kendati dirinya masih meragukan sepenuhnya diikuti oleh suara pemilih.
"Karena tentu pemilih memperhatikan sosok figur dan partai yang diusung sehingga tidak sepenuhnya pemilih akan merespons pilihan pak Jokowi, apalagi pilihan tersebut tidak tunggal," kata Aditya.
Aditya berujar berdasarkan konteks efek endorsement Jokowi, maka bisa dipahami apabila dinamika koalisi untuk mengusung capres dan cawapres ternyata tidak mudah ditebak. Pasalnya, dinamika tidak hanya mencakup keterpilihan capres dan cawapres yang belum sepenuhnya terjamin untuk memenangkan Pilpres.
Baca Juga: Gibran jadi Cawapres Prabowo? Begini Kata Gerindra
"Tetapi juga bagaimana koalisi parpol belum menemukan kesepakatan tertentu yanh dapat menjamin keterpilihan kandidat yang diusungnya. Ini lah situasi yang rumit dalam koalisi Pilpres saat ini."
Berita Terkait
-
Gibran jadi Cawapres Prabowo? Begini Kata Gerindra
-
Bukan Ganjar, Hasil Survei LSJ Simpulkan Prabowo Paling Layak Gantikan Jokowi
-
Gak Mau Ambil Pusing Elektabilitasnya Selalu Kalah Dari Ganjar-Prabowo, Anies: Pemilu Masih Lama
-
Harta dan Utang Tiga Kandidat Capres 2024, Mana yang Lebih Banyak?
-
Kritik DPR RI Kepada Jokowi di Penghujung Jabatan: Pentingkah Mobil Listrik hingga IKN?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD