4 Kritik Demokrat ke Pemerintah: Minta Jokowi Netral, Jangan Cap Lawan Politik Musuh Negara

Suara.com - Partai Demokrat belakangan ini jadi sorotan karena menyampaikan berbagai kritik pada pemerintah. Kritik untuk pemerintah itu mencakup dalam berbagai hal.

Salah satu yang jadi perhatian adalah kritik pada Presiden Jokowi yang harus netral jelang Pilpres 2024 mendatang. Simak deretan kritik Demokrat ke pemerintah berikut ini.

1. Bandingkan Pembangunan Jalan Era Jokowi vs SBY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY lantas menyindir bahwa 90 persen proyek yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan proyek peninggalan yang digagas oleh SBY saat menjabat sebagai presiden.

Namun pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintah Presiden Jokowi tu tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal itu tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan. Bahasan ini juga sempat disampaikan oleh capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

2. Sentil Pemerintah Anggap Lawan Politik Seperti Musuh Negara

AHY juga sempat mengatakan para pihak yang berbeda sikap dan berani mengkritik pemerintah justru dicap sebagai musuh negara. Dia menyebut para pihak yang seirama dengan pemerintah justru mendapat perlakuan khusus.

"Lawan politik atau siapapun yang berbeda sikap atau berani mengkritik pemerintah atau pemimpin dianggap musuh negara. Sebaliknya, yang dianggap sebagai kawan atau sama cara berpikir dan bersikap akan diperlakukan spesial. Ini tidak adil," kata AHY dalam Twitter Space Rabu Series yang diunggah @demokrat_jakpus pada Rabu (24/5/2023).

Baca Juga: Siang Ini, Menhan Dijadwalkan Bertemu Presiden di Bogor, Sinyal Jokowi Dukung Prabowo?

AHY menilai hukum saat ini berat sebelah sehingga ada pihak yang diuntungkan. Menurutnya, akhir-akhir ini hukum seperti tebang pilih, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tajan ke lawan tumpul ke kawan.

Kemudian AHY mengingatkan agar kekuasaan tidak dipakai semena-mena untuk menjegal pihak yang berbeda dengan pemerintah. Dia pun mendesak agar jajaran pemerintahan dapat berlaku adil dan tidak membeda-bedakan siapapun.

3. Curiga Mobilisasi Purnawirawan TNI-Polri

Kritik pada pemerintah selanjutnya disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang curiga ketika Presiden Jokowi mengumpulkan para purnawirawan TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta belum lama ini. Dicurigai Jokowi sedang berupaya memobilisasi dukungan para pensiunan itu ke sosok capres jagoannya di Pilpres 2024.

Kamhar menilai selama ini publik membaca sikap Jokowi terlalu ikut campur dalam mendukung capres dan membentuk poros koalisi tertentu. Meski begitu, dia menilai upaya Jokowi mengundang para purnawirawan wajar saja sepanjang tak mengarahkan dukungan bagi kandidat tertentu.

"Ini yang jadi persoalan ketika presiden adalah petugas partai, bukan petugas rakyat. Wajar dan etis saja sepanjang dalam rangka mendukung terlaksananya pemilu secara adil dan demokratis," kata Kamhar pada Selasa (23/5/2023).