Karomani sebagai seseorang yang berwenang untuk mengatur mekanisme Simanila 2022, ia memerintahkan bawahannya untuk melakukan seleksi secara personel terhadap orang tua calon mahasiswa.
Pembayaran tersebut dilakukan di luar biaya yang telah ditetapkan oleh kampus. Para petinggi yang ada di bawah Karomani yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi dan Kabiro Perencanaan dan Humas Budi Sutomo juga turut dilibatkan dalam kasus ini. Tak hanya itu, proses tersebut juga melibatkan Ketua Senat Unila yakni Muhammad Bisri.
Terima Suap Rp 6,9 Miliar
Jaksa penuntut KPK mendakwa Karomani dengan Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dakwaan tersebut diberikan setelah adanya dugaan eks rektor Unila tersebut menerima uang sebesar Rp 6,985 miliar dan 10.000 dollar Singapura,
Diketahui, uang tersebut diperoleh Karomani selama 2020 sampai dengan 2022. Di tahun 2020, Karomani telah mengantongi gratifikasi dengan total Rp 1,640 miliar dan 10.000 dollar Singapore.
Kemudian, di tahun 2021 Karomani jua memperoleh Rp 4,385 miliar. Dan pada tahun 2022, ia menerima sebanyak Rp 950 juta.
Akui Jadi Gelandangan Setelah Rekening Diblokir
Karomani sempat bercerita di salah satu persidangan kepada Majelis Hakim bahwa ia kini hidup menjadi gelandangan. Hal tersebut ia sampaikan pada saat Majelis Hakim bertanya terkait dengan uang deposito Karomani dengan total Rp 1 miliar di Bank Lampung.
Baca Juga: Mantan Rektor Unila Karomani Diganjar Hukuman 10 Tahun Penjara
Dituntut 12 Tahun Penjara
Akibat dari tindakan korupsi yang ia perbuat, jaksa KPK menuntut Karomani dengan 12 tahun penjara. Jaksa menyebut bahwa Karomani terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Fakultas Kedokteran (FK) Unila.
Divonis 10 Tahun Penjara
Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan kemudian menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun kepada Karomani terkait dengan suap tersebut. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti yakni sebesar Rp 8.075 miliar dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar hartanya akan disita.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Mantan Rektor Unila Karomani Diganjar Hukuman 10 Tahun Penjara
-
Dihukum 10 Tahun Penjara, Eks Rektor Unila Karomani Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp 8 Miliar
-
Belajar dari Kasus Suap Rektor Unila, KPK Temukan Masalah Penerimaan Mahasiswa Baru Rentan Korupsi
-
Pledoi Karomani, Minta Harta Hasil Keringatnya Dikembalikan
-
Calon Mahasiswa Titipan Anak Wapres Maruf Amin Lolos Kuliah di Fakultas Kedokteran Unila
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
3 Poin Utama Perjanjian Militer AS-Indonesia, Disepakati Menhan Sjafrie dan Hegseth
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal