Suara.com - Jelang tahun politik, kinerja pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terus dibanding-bandingkan. Pasalnya, mereka merupakan pemimpin Indonesia yang sama-sama mengemban tugas untuk dua periode.
SBY menjadi presiden RI selama 2004-2014, sedangkan Jokowi melanjutkannya hingga 2024 mendatang. Adapun kinerja yang dibandingkan, yakni soal utang, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, serta pengangguran di Indonesia. Mana yang lebih unggul?
Utang
Dalam kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode, yakni pada 2014-2022, utang negara meningkat hingga 189,6%. Nominalnya bahkan bertambah, di mana sampai akhir Maret 2023, sudah mencapai Rp7,87 triliun. Hal ini dibilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan era SBY.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini, menyebut, pada akhir masa pemerintahan SBY, utang yang perlu diwariskan ke Jokowi sebesar Rp2,60 triliun. Sementara jelang berakhirnya era Jokowi sebanyak Rp7,55 trilun.
Data tersebut diperoleh per November 2022. Namun, apabila ditelaah, utang di masa kepemimpinan Jokowi bertambah besar karena adanya pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah meminjam Rp1.686 triliun dengan Perppu No. 1 Tahun 2020.
Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia memang terus meningkat setiap tahunnya. Meski begitu, laju pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden Jokowi bisa dibilang bergerak lebih lambat ketimbang saat Presiden SBY.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai Rp71 juta. Angka ini naik sebesar 69% selama delapan tahun di era Presiden Jokowi. Meski begitu, totalnya masih kalah jauh dari periode Presiden SBY yang naik sekitar 234%.
Baca Juga: Farhat Abbas Sentil Wali Kota Solo: Ingatkan Soal Nasib Layang-layang Putus Talinya Bakal Jatuh
Kenaikan PDB per kapita era Presiden Jokowi tidak setinggi saat Presiden SBY karena pertumbuhan ekonominya yang juga lebih lambat. Terlebih saat pandemi Covid-19. Tercatat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dua periode SBY hampir mencapai 6%, sedangkan di era Jokowi hanya 4,01%.
Angka Kemiskinan
Menurut data terakhir BPS, angka kemiskinan di Indonesia per September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Apabila dibandingkan saat Jokowi mulai menjabat sebagai presiden, angkanya ini telah mengalami penurunan.
Kenaikan sempat terjadi ketika ada pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sementara itu, di tahun terakhir era Presiden SBY atau per September 2014, angka kemiskinan mencapai 10,96% atau 27,73 juta orang. Dengan kata lain, tiap tahunnya hingga kini, total warga miskin terus berkurang.
Pengangguran
Berdasarkan data yang diperoleh, angka pengangguran di awal kepemimpinan SBY mencapai 9,86%. Lalu, persentase ini menurun sebanyak 3,73% pada jelang akhir pemerintahannya. Berbeda dengan era Jokowi, yang justru bertambah.
Berita Terkait
-
Farhat Abbas Sentil Wali Kota Solo: Ingatkan Soal Nasib Layang-layang Putus Talinya Bakal Jatuh
-
Kritik Telak Farhat Abbas Jelang 2024: Minta Gibran Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati, Jokowi Jangan jadi Timses Capres!
-
Farhat Abbas Singgung Presiden Jokowi Agar Tak Berpihak ke Gibran Rakabuming di Pemilu 2024
-
Minta Jokowi Netral, Farhat Abbas Sentil Gibran Rakabuming: Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati, Layang-layang Lagi di Atas!
-
Farhat Abbas Senggol Gibran Rakabuming Soal Masa Jabatan Presiden: Ayo Mas Wali Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana