Suara.com - Jelang tahun politik, kinerja pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih terus dibanding-bandingkan. Pasalnya, mereka merupakan pemimpin Indonesia yang sama-sama mengemban tugas untuk dua periode.
SBY menjadi presiden RI selama 2004-2014, sedangkan Jokowi melanjutkannya hingga 2024 mendatang. Adapun kinerja yang dibandingkan, yakni soal utang, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, serta pengangguran di Indonesia. Mana yang lebih unggul?
Utang
Dalam kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode, yakni pada 2014-2022, utang negara meningkat hingga 189,6%. Nominalnya bahkan bertambah, di mana sampai akhir Maret 2023, sudah mencapai Rp7,87 triliun. Hal ini dibilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan era SBY.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini, menyebut, pada akhir masa pemerintahan SBY, utang yang perlu diwariskan ke Jokowi sebesar Rp2,60 triliun. Sementara jelang berakhirnya era Jokowi sebanyak Rp7,55 trilun.
Data tersebut diperoleh per November 2022. Namun, apabila ditelaah, utang di masa kepemimpinan Jokowi bertambah besar karena adanya pandemi Covid-19. Saat itu, pemerintah meminjam Rp1.686 triliun dengan Perppu No. 1 Tahun 2020.
Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia memang terus meningkat setiap tahunnya. Meski begitu, laju pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden Jokowi bisa dibilang bergerak lebih lambat ketimbang saat Presiden SBY.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDB per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai Rp71 juta. Angka ini naik sebesar 69% selama delapan tahun di era Presiden Jokowi. Meski begitu, totalnya masih kalah jauh dari periode Presiden SBY yang naik sekitar 234%.
Baca Juga: Farhat Abbas Sentil Wali Kota Solo: Ingatkan Soal Nasib Layang-layang Putus Talinya Bakal Jatuh
Kenaikan PDB per kapita era Presiden Jokowi tidak setinggi saat Presiden SBY karena pertumbuhan ekonominya yang juga lebih lambat. Terlebih saat pandemi Covid-19. Tercatat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dua periode SBY hampir mencapai 6%, sedangkan di era Jokowi hanya 4,01%.
Angka Kemiskinan
Menurut data terakhir BPS, angka kemiskinan di Indonesia per September 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Apabila dibandingkan saat Jokowi mulai menjabat sebagai presiden, angkanya ini telah mengalami penurunan.
Kenaikan sempat terjadi ketika ada pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sementara itu, di tahun terakhir era Presiden SBY atau per September 2014, angka kemiskinan mencapai 10,96% atau 27,73 juta orang. Dengan kata lain, tiap tahunnya hingga kini, total warga miskin terus berkurang.
Pengangguran
Berdasarkan data yang diperoleh, angka pengangguran di awal kepemimpinan SBY mencapai 9,86%. Lalu, persentase ini menurun sebanyak 3,73% pada jelang akhir pemerintahannya. Berbeda dengan era Jokowi, yang justru bertambah.
Berita Terkait
-
Farhat Abbas Sentil Wali Kota Solo: Ingatkan Soal Nasib Layang-layang Putus Talinya Bakal Jatuh
-
Kritik Telak Farhat Abbas Jelang 2024: Minta Gibran Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati, Jokowi Jangan jadi Timses Capres!
-
Farhat Abbas Singgung Presiden Jokowi Agar Tak Berpihak ke Gibran Rakabuming di Pemilu 2024
-
Minta Jokowi Netral, Farhat Abbas Sentil Gibran Rakabuming: Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati, Layang-layang Lagi di Atas!
-
Farhat Abbas Senggol Gibran Rakabuming Soal Masa Jabatan Presiden: Ayo Mas Wali Nikmati Kekuasaan Sesuka Hati
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
Terkini
-
Meski Mudik 2026 Lebih Lancar, DPR Masih Temukan Masalah di Pelabuhan dan Rest Area Tol
-
Dubes Arab Saudi Temui Megawati, Minta Peran Aktif untuk Perdamaian Timur Tengah
-
Usulan BNN Soal Larangan Vape, DPR: Kalau Memang Ada Risetnya, Itu Bagus
-
Pimpin Revitalisasi Kawasan, Rano Karno Bakal Berkantor di Kota Tua
-
TAUD Ungkap Ada 16 Terduga Pelaku Sipil di Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
-
Sekutu AS Kecam Israel, Desak Gencatan Senjata dengan Iran juga Berlaku di Lebanon
-
Pramono Anung Sebut Aduan Warga ke JAKI Tidak Turun Usai Skandal Foto AI, Tapi Tak Boleh Terulang
-
Aktivis: Dasco Sering Hadiri Diskusi Informal Lintas Spektrum Politik Demi Serap Kritik
-
Siswi SMP Kalideres Diduga Jadi Korban Pelecehan saat Pulang Sekolah, Ini Hasil Temuan Polisi
-
Hasil Dialog Pandji Pragiwaksono Soal Kasus Mens Rea, Diminta Tobat dan Berakhir Sejuk