Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, menilai, memang istilah cawe-cawe dalam politik bisa membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai intervensi politik. Namun, ia mengingatkan, semua pihak tak terlalu khawatir dan berlebihan menanggapi cawe-cawe tersebut.
Apa yang disampaikan Arsul tersebut menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk dalam Pemilu 2024.
Arsul awalnya menyampaikan, bahwa berdasarkan apa yang dia pahami istilah cawe-cawe tersebut hanya untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai jadwal.
"Namun memang istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
"Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum," sambungnya.
Menurutnya, cawe-cawe masih bisa dibatasi aturan. Jika telah menabrak aturan maka ha tersebut harus menjadi koreksi.
"Tapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," tuturnya.
Kemudian, Arsul menyebut, jika masing-masing Presiden juga mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Menurutnya, gaya kepemimpinan tersebut tidak bisa dipukul rata.
"Tidak bisa juga kemudian style itu harus di seragamkan yang paling penting adalah itu tadi ukurannya apakah satu ada pelanggaran hukum, kedua ada perlakuan diskriminatif apa tidak sepanjang itu tidak ada ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang enggak perlu juga kemudian terus menerus kita kapitalisir," ujarnya.
Baca Juga: Perubahan Pikiran Sang Presiden: Dulu Membantah, Kini Blak-blakan Cawe-cawe Urusan Pemilu
Lebih lanjut, di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, wajar apabila kekinian Presiden Jokowi khawatir apa yang telah dibangun selama menjabat tidak akan dilanjutkan pada kepemimpinan sebelumnya.
"Wajar menurut saya kalau kita lihat misalnya presiden di negara lain kepala negara lain juga ingin kebijakan pemerintahannya itu juga bisa lanjut kenapa kok mesti dipersoalkan dan saya kira bukan hanya pak Jokowi kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama," pungkasnya.
Diketahui, pernyataan soal cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk Pemilu 2024 itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana, Senin kemarin.
Berita Terkait
-
Gaduh Jokowi Ngaku Bakal Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024: Pak Presiden Diminta Netral
-
Dear Presiden Jokowi, Ini Bahayanya Jika Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka
-
Jokowi Ikut Cawe-cawe, Bolehkah Presiden Dukung Kandidat Capres?
-
Bantah Isu Kontrak Politik Ganjar dan Megawati, Bambang Pacul PDIP: Kok Kayak Karyawan Kerja Aja
-
Rentetan Reaksi Keras Oposisi Usai Jokowi Mau Cawe-cawe di Pemilu 2024
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional