Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, menilai, memang istilah cawe-cawe dalam politik bisa membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai intervensi politik. Namun, ia mengingatkan, semua pihak tak terlalu khawatir dan berlebihan menanggapi cawe-cawe tersebut.
Apa yang disampaikan Arsul tersebut menanggapi soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk dalam Pemilu 2024.
Arsul awalnya menyampaikan, bahwa berdasarkan apa yang dia pahami istilah cawe-cawe tersebut hanya untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai jadwal.
"Namun memang istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
"Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum," sambungnya.
Menurutnya, cawe-cawe masih bisa dibatasi aturan. Jika telah menabrak aturan maka ha tersebut harus menjadi koreksi.
"Tapi kalau enggak nabrak aturan jangan juga kemudian dibilang sebagai sesuatu yang melanggar hukum dan sebagainya," tuturnya.
Kemudian, Arsul menyebut, jika masing-masing Presiden juga mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing. Menurutnya, gaya kepemimpinan tersebut tidak bisa dipukul rata.
"Tidak bisa juga kemudian style itu harus di seragamkan yang paling penting adalah itu tadi ukurannya apakah satu ada pelanggaran hukum, kedua ada perlakuan diskriminatif apa tidak sepanjang itu tidak ada ya itu anggap saja sebagai sebuah diskursus dalam alam demokrasi yang enggak perlu juga kemudian terus menerus kita kapitalisir," ujarnya.
Baca Juga: Perubahan Pikiran Sang Presiden: Dulu Membantah, Kini Blak-blakan Cawe-cawe Urusan Pemilu
Lebih lanjut, di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, wajar apabila kekinian Presiden Jokowi khawatir apa yang telah dibangun selama menjabat tidak akan dilanjutkan pada kepemimpinan sebelumnya.
"Wajar menurut saya kalau kita lihat misalnya presiden di negara lain kepala negara lain juga ingin kebijakan pemerintahannya itu juga bisa lanjut kenapa kok mesti dipersoalkan dan saya kira bukan hanya pak Jokowi kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama," pungkasnya.
Diketahui, pernyataan soal cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk Pemilu 2024 itu disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana, Senin kemarin.
Berita Terkait
-
Gaduh Jokowi Ngaku Bakal Cawe-cawe Urusan Pemilu 2024: Pak Presiden Diminta Netral
-
Dear Presiden Jokowi, Ini Bahayanya Jika Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka
-
Jokowi Ikut Cawe-cawe, Bolehkah Presiden Dukung Kandidat Capres?
-
Bantah Isu Kontrak Politik Ganjar dan Megawati, Bambang Pacul PDIP: Kok Kayak Karyawan Kerja Aja
-
Rentetan Reaksi Keras Oposisi Usai Jokowi Mau Cawe-cawe di Pemilu 2024
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Israel Serang Iran, Bom Meledak di Teheran!
-
Pramono Anung Usul Haul Ulama Betawi Jadi Agenda Rutin HUT Jakarta
-
PERANG DIMULAI: Amerika dan Israel Serang Ibu Kota Iran
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Jakarta Ramadan Festival 2026, Bundaran HI Tampil Bercahaya Selama Bulan Suci
-
KPK Ungkap Modus Mobil Operasional Berpindah-Pindah di Kasus OTT Bea Cukai
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United