Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara usai bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku khawatir adanya penjegalan di Pemilu 2024.
Mahfud menegaskan hal itu hanyalah isu politik. Dia menegaskan pemerintah tidak akan menjegal Anies dkk dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres).
"Ndak ada, itu isu politik. Bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal biar pendukungnya muncul atau biar yang milih sedikit," ucap Mahfud kepada wartawan di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip Jumat (2/6/2023).
"Kalau pemerintah tidak menjegal," sambungnya.
Mahfud kemudian menyinggung perihal cuitan Denny Indrayana yang mengaku mendapat informasi kredibel mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup.
"Misalnya saudara tidak enak bilang terus terang dari tulisan-tulisan dari Denny Indrayana, ndak ada yang akan menjegal," ucap Mahfud.
Mahfud berujar, dirinya sudah mewanti-wanti Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk merapatkan barisan supaya tidak ada yang berupaya menjegal dari dalam.
"Malah saya katakan kepada dia agar Anies dapat tiket gitu. Tidak dijegal internalnya sendiri. Kalau pemerintah ndak persilakan gitu kita lindungi hak-haknya," kata Mahfud.
Kekhawatiran Anies
Baca Juga: Melongok Fasilitas Mewah Pulau Kaliage Milik Surya Paloh: Lokasi Koalisi Anies Berkumpul
Sebelumnya, Anies mengaku ada yang merasa khawatir dijegal usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal cawe-cawe di Pemilu 2024.
"Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan," kata Anies Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).
Selain itu, Anies menyampaikan ada pihak yang juga mengaku khawatir dikriminalisasi serta penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak adil.
"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada khawatir tentang caleg-caleg yang mendapat perlakuan tidak fair," ungkap Anies.
Tak sampai di situ, Anies menyampaikan potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 rentan terjadi usai pernyataan cawe-cawe dari Jokowi yang dinilai tidak netral.
"Partai-partai dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair dan potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuh Anies.
Tag
Berita Terkait
-
Melongok Fasilitas Mewah Pulau Kaliage Milik Surya Paloh: Lokasi Koalisi Anies Berkumpul
-
Jawaban Nyeletuk Mahfud MD Ngaku Dapat Ribuan Laporan Kasus Hukum: Maaf, Itu Urusan Polsek
-
Cerita Pedagang saat Jokowi Mau Makan Bakmi di Jogja yang Pernah Disambangi Megawati
-
Catatan Hitam Ekspor Pasir Laut Indonesia: Sempat Bikin Dua Pulau 'Hilang'
-
Win Streak Kemenangan PDIP Bersama Jokowi: 7 Kali Menang Kontestasi Politik
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM