Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara usai bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku khawatir adanya penjegalan di Pemilu 2024.
Mahfud menegaskan hal itu hanyalah isu politik. Dia menegaskan pemerintah tidak akan menjegal Anies dkk dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres).
"Ndak ada, itu isu politik. Bagian dari perlombaan dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal biar pendukungnya muncul atau biar yang milih sedikit," ucap Mahfud kepada wartawan di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip Jumat (2/6/2023).
"Kalau pemerintah tidak menjegal," sambungnya.
Mahfud kemudian menyinggung perihal cuitan Denny Indrayana yang mengaku mendapat informasi kredibel mengenai Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup.
"Misalnya saudara tidak enak bilang terus terang dari tulisan-tulisan dari Denny Indrayana, ndak ada yang akan menjegal," ucap Mahfud.
Mahfud berujar, dirinya sudah mewanti-wanti Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk merapatkan barisan supaya tidak ada yang berupaya menjegal dari dalam.
"Malah saya katakan kepada dia agar Anies dapat tiket gitu. Tidak dijegal internalnya sendiri. Kalau pemerintah ndak persilakan gitu kita lindungi hak-haknya," kata Mahfud.
Kekhawatiran Anies
Baca Juga: Melongok Fasilitas Mewah Pulau Kaliage Milik Surya Paloh: Lokasi Koalisi Anies Berkumpul
Sebelumnya, Anies mengaku ada yang merasa khawatir dijegal usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal cawe-cawe di Pemilu 2024.
"Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan," kata Anies Sekretariat Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).
Selain itu, Anies menyampaikan ada pihak yang juga mengaku khawatir dikriminalisasi serta penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak adil.
"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada khawatir tentang caleg-caleg yang mendapat perlakuan tidak fair," ungkap Anies.
Tak sampai di situ, Anies menyampaikan potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 rentan terjadi usai pernyataan cawe-cawe dari Jokowi yang dinilai tidak netral.
"Partai-partai dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair dan potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuh Anies.
Tag
Berita Terkait
-
Melongok Fasilitas Mewah Pulau Kaliage Milik Surya Paloh: Lokasi Koalisi Anies Berkumpul
-
Jawaban Nyeletuk Mahfud MD Ngaku Dapat Ribuan Laporan Kasus Hukum: Maaf, Itu Urusan Polsek
-
Cerita Pedagang saat Jokowi Mau Makan Bakmi di Jogja yang Pernah Disambangi Megawati
-
Catatan Hitam Ekspor Pasir Laut Indonesia: Sempat Bikin Dua Pulau 'Hilang'
-
Win Streak Kemenangan PDIP Bersama Jokowi: 7 Kali Menang Kontestasi Politik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO