Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, buka suara soal surat terbuka dari eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terhadap Megawati Soekarnoputri. Hasto menilai apa yang dilakukan oleh Denny tidak relevan atau berlebihan.
Hasto menganggap tulisan Denny yang merasa saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan, bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tetapi pemilu yang tertunda.
"Itu tuduhan yang berlebihan dari Pak Denny Indrayana. Pak Denny tidak boleh melupakan bahwa pada Desember 2008 terjadi perubahan sistem politik hanya beberapa bulan sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada April 2009 dan itu bagian dari desain untuk meningkatkan perolehan Partai Demokrat sebesar 300 persen,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).
Ia lantas menyinggung Denny yang kekinian menetap di Australia. Sehingga, kata dia, terkesan salah dalam menerima informasi atau rumor.
Sebagai seorang akademisi, lanjut Hasto, seharusnya Denny Indrayana menulis surat terbuka yang menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen.
"Itu kalau ingin membangun demokrasi, Indonesia yang sehat, agar berbagai manipulasi DPT, itu tidak terjadi lagi. Kalau tidak percaya silakan datang di Pacitan, silakan datang di Ponorogo di mana DPT-nya memang dimanipulasi sehingga perolehan suaranya meningkat drastis di basis partai tersebut," ungkapnya.
Hasto kemudian menantang Denny untuk menggali hal tersebut sebagai sosok yang merasa sebagai pemikir bagi kemajuan Indonesia Raya terutama mengeklaim untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, Associate Professor Australian National University (ANU) Marcus Mietzner pernah mengkaji meroketnya elektoral Demokrat pada 2009.
Di mana pada Juli 2008 sampai Februari 2009 digunakan USD 2 miliar untuk elektoral, sehingga menurut Marcus Mietzner, elektoral Demokrat meroket.
"Inilah yang seharusnya dikritisi oleh sosok akademisi seperti Pak Denny Indrayana,” tuturnya.
Ia menemukan di Indonesia terjadi global reproduction of American politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pascakrisis moneter 1997
“Yang basisnya adalah kekuatan kapital, basisnya ada yang menggunakan populism, ada yang menggunakan dana-dana yang tujuannya populis tetapi tujuannya untuk mendongkrak elektoral,” tuturnya.
Terlepas dari itu, ia pun mengingatkan bahwa sikap Ketua Umum PDIP Megawati sudah jelas mengenai pemilu yang harus dilaksanakan pada 2024.
“Dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya, jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya (Denny Indrayana) sendiri di masa lalu,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ikut Dampingi Zulhas di DPP PDIP, PAN Akui Priyo Budi Santoso Sudah Jadi Kader dan Nyaleg di Jawa Tengah
-
Usai Dikunjungi Zulhas, Ganjar Pede 100 Persen PAN Merapat Beri Dukungan di Pilpres 2024
-
Mahfud MD Malah Beri Saran Begini ke Anies Biar Tak Ada Isu Penjegalan Capres
-
Bicara Soal Cawapres Ganjar, Megawati: Terbaik Bukan Bagi Partai, Tapi untuk Kemaslahatan Bangsa dan Negara
-
Sebelum Temui PAN, Hasto PDIP Akui Sempat Bertemu dengan Cak Imin Bahas Pemilu 2024
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Mardiono Yakin SK Kepengurusan PPP di Bawah Pimpinannya Tak Akan Digugat, Kubu Agus: Bisa kalau...
-
Masa Tunggu Haji Diusulkan Jadi 26,4 Tahun untuk Seluruh Wilayah Indonesia
-
Prabowo Bakal Hadiri HUT ke-80 TNI, Monas Ditutup untuk Wisatawan Minggu Besok
-
Tembus 187 Kasus, Kecelakaan Kereta di Daop 1 Jakarta Terbanyak Melibatkan Orang!
-
Gelagapan Baca UUD 45, Ekspresi Wakil Ketua DPRD Pasangkayu Disorot: Yang Dibaca Pancasila?
-
"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH
-
Pengurus PWI Pusat 2025-2030 Resmi Dikukuhkan, Meutya Hafid Titip Pesan Ini
-
Mardiono Terbuka Merangkul Kubu Agus Suparmanto: Belum Ada Komunikasi, Belum Lihat Utuh SK Kemenkum
-
KAI Antisipasi Ledakan 942 Ribu Penumpang di HUT TNI Besok: Ambulans dan Medis Kami Siapkan
-
Kembalikan 36 Buku Tersangka Kasus Demo Agustus, Rocky Gerung Berharap Polisi Baca Isinya, Mengapa?