Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut-sebut anti Islam.
Dalam menepis isu tersebut, Mahfud beberkan sejumlah bukti bahwa Jokowi dan jajaran pemerintahnya tidak anti Islam.
Selengkapnya mengenai informasi tersebut dapat diketahui melalui kelima fakta yang berhasil Suara.com rangkum berikut.
Jajaran pemerintah rajin ibadah
Mahfud MD pun memberikan bukti pertama soal isu rezim pemerintahan Jokowi anti Islam yang menurutnya tidak benar. Sebab, katanya, seluruh jajaran pemerintahan rajin beribadah.
Mulai dari presiden yang tak pernah meninggalkan salat hingga para menteri yang rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo itu lantas mengaku heran mengapa ada kelompok yang menuduh demikian terhadap pemerintah.
“Saya bicara kepada publik yang selalu mengatakan pemerintah anti Islam. Gimana bilang anti Islam, wong presidennya aja rajin salat, para menterinya puasa Senin Kamis, salat kalau waktunya salat,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Jokowi selalu salat di sela-sela jadwal padat
Bukti lain turut disematkan Mahfud dalam membantah isu pemerintahan Jokowi anti Islam. Ia membagikan pengalaman berkesan saat pertama kali mendampingi Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja.
Kala itu, tepatnya di acara KTT ASEAN di Thailand, sang presiden, katanya masih sempat melaksanakan salat di tengah kesibukan yang padat. Hal ini juga dilakukan Jokowi saat sedang ada agenda di Kamboja, yakni meluangkan waktu istirahat untuk salat.
“Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun waktunya salat dia salat. Itu pengalaman pertama saya kaget, saya belum sebulan di Menko Polhukam berangkat ke KTT Asean di Thailand,” ungkap Mahfud.
“Kemarin di Kamboja juga begitu, diberi waktu makan siang satu jam. Pak Jokowi makannya hanya 20 menit aja, 40 menit sisanya itu (untuk melaksanakan) salat,” imbuhnya.
Menag sebut pemerintah urus soal keagamaan
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga sempat menepis soal tanggapan larangan buka puasa bersama bagi pejabat yang membuat pemerintahan Jokowi dicap anti Islam.
Menurutnya, hal itu tidak mungkin karena jajaran pemerintah saat ini bahkan rutin mengurus semua yang berbau agama. Mulai dari ibadah salat, syahadat, hingga haji.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Minta Bareskrim Polri Periksa Denny Indrayana Terkait Dugaan Pembocoran Putusan Rahasia MK Tentang Sistem Pemilu
-
Indepth News: Politik Hari Ini NasDem Bermuka Dua vs PDI Perjuangan Kacang Lupa Kulit dan "Chaos Politik" ala Demokrat
-
Mahfud MD Malah Beri Saran Begini ke Anies Biar Tak Ada Isu Penjegalan Capres
-
Willy Aditya: PDIP Itu Kacang Lupa Kulitnya, Jokowi Anaknya NasDem
-
Mengenal Apa Itu Ekspor Pasir Laut dan Untung Ruginya Bagi Lingkungan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
Wapres Gibran Kecam Keras Pelecehan Seksual Puluhan Santriwati di Pati
-
PSHK Setuju Dana Banpol Naik, Tapi Pasang Syarat: Transparansi Total dan Reformasi Internal Partai
-
Kesaksian Warga soal Pengeroyokan Penjaga Warung di Kemayoran: Saya Anggota, Jangan Ikut Campur!
-
Pakar UMY Desak Batas Peradilan Militer Dipertegas: Jangan Jadi Pengecualian Hukum
-
BPS: Angka Pengangguran di Jakarta Capai 334 Ribu
-
Dipolisikan 40 Ormas Islam, Ade Armando Tantang Balik: Tunjukkan Bukti di Video Mana
-
Polda Kalsel Minta Maaf, AKBP Viral Merokok Sambil Nyetir Langsung Diperiksa Propam!
-
Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian Raih Penghargaan Top CX Brand Award 2026
-
DJKI Hadirkan Layanan KI di MPP Jakarta, Permudah Akses dan Pendampingan Masyarakat
-
Terungkap Alasan Ade Armando Cabut dari PSI: Jangan Serang Partai Gara-gara Saya