Suara.com - Masalah calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan hingga kini masih jadi perdebatan. Diketahui, Anies diusung jadi capres 2024 oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
Namun baru-baru ini Partai Demokrat seakan memberikan 'ancaman' pada Anies untuk segera mengumumkan cawapres. Hal itu berkaitan dengan elektabilitas Anies yang kalah dari pesaing capres 2024 lainnya. Simak 'ancaman' Partai Demokrat ke Anies terkait cawapres berikut ini.
1. Desak Segera Umumkan Cawapres
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief awalnya menanggapi soal hasil lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Dari hasil survei itu menginformasikan bahwa elektabilitas Anies berada di posisi ketiga. Andi Arief menilai elektabilitas Anies berada di posisi ketiga karena tak kunjung mengumumkan nama cawapres.
Andi mengatakan bahwa Demokrat mengusulkan agar Anies mendeklarasikan sosok cawapres-nya pada bulan Juni. Hal itu dimaksudkan agar tidak semakin jauh jarak elektabilitas antar bacapres.
2. Singgung Elektabilitas Turun
Andi Arief menilai jarak elektabilitas yang jauh dengan calon lainnya akan menyulitkan koalisi dan cawapres Anies. Itulah yang jadi alasan Demokrat mendesak Anies segera mengumumkan pendampingnya di Pilpres 2024.
Jika nama cawapres segera diumumkan, pasangan itu dapat langsung bekerja untuk mendulang basis pemilih dan dukungan.
"Partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," ujar Andi Arief.
3. Ancam Evaluasi
Bahkan sebagai pendorong agar Anies segera mengumumkan cawapresnya, Partai Demokrat membuka opsi evaluasi. Disebutkan Andi Arief, evaluasi yang dimaksudnya adalah evaluasi menyeluruh.
"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," kata Andi.
4. NasDem Minta Andi Arief Tidak Ikut Campur
Waketum Partai NasDem Ahmad Ali merespons Andi Arief yang ingin Anies mendeklarasikan cawapres-nya di bulan Juni. Ali minta Andi Arief tunduk pada keputusan Ketum Umum yang tertuang di piagam kerja sama koalisi.
Ali mengatakan pernyataan Andi Arief bisa saja ditafsirkan sebagai ancaman. Dia pun minta partai pengusung Anies di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar bisa kompak.
Berita Terkait
-
Denny Indrayana Sebut Jokowi The Real King Maker, Tak Mau yang Didukungnya Kalah 'Lagi'
-
Sukses Antarkan Timnas Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2023, Nama Erick Thohir di Bursa Cawapres Meroket
-
Tak Kunjung Dijadikan Cawapres Anies Baswedan, AHY Hanya Dianggap Anak Bawang: Dia Seolah-olah Tak Ada
-
Survei SMRC Soal Bacapres: Pemilih Kritis 82 Persen Suka Ganjar, Sementara Anies Hanya 68 Persen
-
Mahfud MD Minta Denny Indrayana Jaga Anies Baswedan Agar Tetap Maju Pilpres 2024
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal