Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa semua pihak perlu objektif melihat kinerja pemerintahan selama ini. Masifnya pembangunan infrastruktur jangan dilihat melulu hanya pembangunan fisik semata.
Megawati lantas melempar pujian terhadap kerja Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan Megawati dalam konferensi pers pembukaan acara Rakernas ke-III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
"Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi itu, dari Pak Jokowi satu (periode pertama) sampai Pak Jokowi periode kedua itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan itu, ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana," kata Megawati.
Megawati lantas menjelaskan, pengertian membangun jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan lain-lainnya terkait fisik harus lah dilihat secara holistik.
Menurutnya, hal itu bisa dilihat dari mulai yang paling sederhana ekonomi rakyat bertumbuh dan pergerakan orang satu daerah dengan lainnya semakin cepat terhubung.
Ia lantas berbicara masa depan generasi Indonesia. Sebelum jauh berbicara mengenai Indonesia Emas 2045, Megawati mengajak semua pihak membangun sumber daya manusia dalam jangka waktu 13 tahun lagi yakni dengan target di tahun 2034.
Menurutnya, dalam rentang waktu tahun itu, Indonesia mengalami bonus demografi yaitu bertambahnya penduduk yang memiliki usia kerja produktif. Maka, kata dia, pengembangan SDM dan membangun mental manusia yang unggul adalah kunci.
"(Bonus demografi) bisa menaikkan produksi dan lain sebagainya," tuturnya.
Baca Juga: Puja-puji Jokowi: Pemimpin Mesti Bernyali dan Berani, Saya Lihat Pak Ganjar Punya Itu
"Kita dari negara berkembang dapat lompat menuju negara maju bisa sama dengan sama dengan India, Tiongkok, Amerika, dan mungkin Insyallah kalau benar begitu kejadiannya kita menjadi nomor 4," sambungnya.
Anies Bandingkan Jalan
Sebelumnya pada HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu, Anies sempat membahas tentang data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden SBY dengan era Presiden Jokowi.
Dia menyebut di era Jokowi, pemerintah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 kilometer. Namun Jokowi hanya mampu membangun jalan tak berbayar sepanjang 19.000 kilometer.
"Saya bandingkan (pembangunan jalan) dengan pemerintahan lalu, zaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," kata Anies.
Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat yakni jalan nasional. Selama masa kepemimpinan Jokowi, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang dibangun.
Berita Terkait
-
Wejangan Jokowi untuk Ganjar: Pemimpin Itu Kudu Punya Nyali dan Berani!
-
Tepis Isu Retak, Jokowi-Megawati Tampil Mesra di Rakernas PDIP: Saling Gandengan dan Lempar Senyum
-
Puja-puji Jokowi: Pemimpin Mesti Bernyali dan Berani, Saya Lihat Pak Ganjar Punya Itu
-
Sejarah dan Arti Salam Metal yang Dilakukan Presiden Jokowi, Megawati, dan Ganjar Pranowo
-
Buka-bukaan Jokowi Soal Cawe-cawe di Pemilu; Agar Pilpres Berjalan Baik Tanpa Riak-riak Bahayakan Bangsa dan Negara
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Soal Masa Depan Wisata RI, Triawan Munaf: Tak Ada Lagi Sistem Pemesanan yang Terfragmentasi
-
Siap-Siap Ganti Gas Melon ke CNG, Apakah Bisa Pakai Kompor LPG Biasa?
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
-
Kritik Qodari, Guru Besar UII Ingatkan Bahaya Homeless Media Jadi Alat Propaganda Pemerintah
-
Bulog Raih Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) di Jakarta Marketing Week 2026
-
DPR Soroti Langkah Pemerintah Gandeng Homeless Media: Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan
-
Penembak Acara Gedung Putih Ternyata Marah soal Iran, Donald Trump Jadi Target Utama
-
Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?
-
Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?
-
Gus Ipul Wanti-wanti Pengelola Sekolah Rakyat: Jangan Sampai Aset Negara Jadi Masalah