Gus Ipul Wanti-wanti Pengelola Sekolah Rakyat: Jangan Sampai Aset Negara Jadi Masalah

Suara.com - Program Sekolah Rakyat kembali ditegaskan sebagai proyek sosial-politik andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan para pengelola Barang Milik Negara (BMN) agar tidak menganggap aset Sekolah Rakyat sebatas urusan inventaris birokrasi.

Dalam pembukaan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara bagi Pengelola BMN Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Gus Ipul menyebut masa depan siswa Sekolah Rakyat bergantung pada cara negara mengelola fasilitas yang ada.

“Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” kata Gus Ipul, Rabu (6/5/2026).

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan terhadap ambisi pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen pemutus rantai kemiskinan ekstrem.

Gus Ipul mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga rentan, terutama kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sekolah Rakyat dirancang untuk memotong mata rantai kemiskinan," ujarnya.

Karena itu, ia meminta pengelolaan sarana-prasarana dilakukan dengan pendekatan yang lebih serius.

Gus Ipul bahkan menekankan bahwa tempat tidur, laptop, hingga gedung sekolah harus dipandang sebagai alat pelayanan negara, bukan sekadar aset administratif.

Baca Juga: Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

“BMN bukan sekadar urusan administrasi dan inventaris, tetapi instrumen layanan negara,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat kini berada dalam pengawasan publik. Karena itu, tata kelola aset harus akuntabel dan terdokumentasi.

“Administrasi harus rapi, pencatatan harus lengkap, pengelolaan harus tertib, dan pengadaan harus akuntabel. Catat apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang dicatat,” katanya.

Ia juga meminta seluruh pengelola cepat merespons bila muncul persoalan atau temuan dalam pengelolaan aset negara.

Menurutnya, temuan administrasi tidak boleh dianggap ancaman, melainkan sinyal untuk memperbaiki sistem sejak awal.

“Kalau ada masalah, cepat diidentifikasi, cepat dilengkapi, cepat dibenahi, dan jangan diulangi,” ujar dia.

Selain itu, Gus Ipul menyoroti pentingnya budaya transparansi sejak tahap awal pengelolaan program. Ia mengingatkan banyak persoalan birokrasi bermula dari hal-hal kecil yang dibiarkan.

“Jaga aset negara seperti menjaga amanah rakyat. Jangan wariskan masalah administrasi ke tahun berikutnya. Yang kita kelola bukan sekadar barang, tetapi harapan anak-anak Indonesia,” tutupnya.