Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berencana melakukan evaluasi terhadap kerja sama politik dengan Partai Gerindra. Ancaman evaluasi itu dilontarkan PKB seiring dengan harapannya agar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dapat mendeklarasikan capres dan cawapres pada Juni ini.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa keinginan melakukan deklarasi buka hanya harapan PKB, melainkan masukan dari beberapa tokoh, ulama, dan kiai, terlebih sebelumnya Ijtima Ulama sudah memberikan saran deklarasi dilakukan pada Ramadan kemarin.
Namun, deklarasi masih terus tertunda hingga sekarang.
"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan di bulan Juni. Kalau enggak, ya, dinetralkan lagi saja, begitu. Ya, evaluasi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Jazilul menegaskan mengapa ada tenggat waktu deklarasi maksimal dilakukan pada Juni. Ia menyoroti deklarasi yang kerap diundur.
"Itu dari kiai, bukan saya. Kalau ijtima ulama, kita ini sudah dua kali Lebaran. Waktu itu Lebaran Idul Fitri para kiai sudah minta, ini sekarang sudah Lebaran Kurban. Jadi nunggu Lebaran apa lagi? Lebaran ibu hamil apa selesainya? Gak ketemu nanti," tutur Jazilul.
Jazilul memandang wajar apabila para tokoh serta ulama menyampaikan agar ada tenggat waktu deklarasi capres dan cawapres pada Juni.
"Pak Jazil sampaikan ke pak Muhaimin agar di bulan yang baik ini Idul Adha, kemarin Idul Fitri (ga jadi). Kalau nggga jadi, dievaluasi saja," ujarnya.
Baca Juga: Tanda-Tanda Keraguan Partai Demokrat Dukung Anies Baswedan Mulai Terlihat
Berita Terkait
-
Prabowo Mau Bertemu Jokowi untuk Minta Masukan Soal Cawapres, Ada Nama Erick Thohir
-
Rekam Jejak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang Masuk Bursa Cawapres Ganjar
-
Penampakan Trotoar di Depan Kedubes AS yang Diblokade Kawat Berduri
-
Tebak-tebak Buah Manggis, PDIP Sebut Ada Partai Baru Merapat Dukung Ganjar Capres 2024
-
Tanda-Tanda Keraguan Partai Demokrat Dukung Anies Baswedan Mulai Terlihat
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan