Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan sejumlah pejabat pemerintah.
Kini KPK mulai mempreteli aset milik mantan pejabat eselon III DItjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo.
Tak hanya Rafael, KPK juga menyita asset milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan TPPU.
Lantas seperti apa perbandingan asset milik Rafael Alun dan Andhi Pramono yang disita KPK? Berikut ulasannya.
Nilai harta Rafael Alun
KPK telah menyita sejumlah harta milik Rafael Alun, di antaranya sebuah rumah di Kawasan Simprug, rumah kos di Kawasan Blok M Jakarta Selatan dan sebuah kontrakan di Meruya, Jakarta Barat.
KPK juga menyita rumah milik ayah Mario Dandy itu yang ia beli dari seorang pengusaha Grace Tahir di Kawasan Simprug.
Tak hanya di Jakarta, KPK juga menyita sejumlah aset milik Rafael Alun di daerah, di antaranya properti miliknya yang ada di Jawa Tengah.
KPK juga menyita sejumlah kendaraan mewah dan sejumlah uang milik Rafael. Di antaranya uang tunai dalam mata uang dollar Amerika dan Singapura, serta Euro senilai Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam safe deposite box.
Baca Juga: Setelah Digertak akan Dijemput Paksa, Hakim Agung Prim Haryadi Akhirnya Penuhi Panggilan KPK
Aset milik istri Rafael, Ernie Meike Torondek juga tak luput dari KPK. Lembaga antirasuah itu menyita 30 tas mewah yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Sejumlah mobil milik Rafael juga jadi sasaran KPK, yakni dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser yang berada di Solo, Jawa Tengah, serta satu motor gede Triump 1200cc di Yogyakarta.
KPK menilai, penyitaan harta milik Rafael Alun itu belum seberapa dibanding total kekayaannya yang mencapai Rp56,1 miliar yang tercatat dalam laporan LHKPN nya.
Namun, ada harta kekayaan milik Rafael yang tidak ia laporkan dalam LHKPN. Di antaranya mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario Dandy saat menganiaya David Ozora.
Nilai harta Andhi Pramono
Harta milik mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono turut disita KPK sebagai buntut dari dugaan gratifikasi yang diterimanya.
Berita Terkait
-
Setelah Digertak akan Dijemput Paksa, Hakim Agung Prim Haryadi Akhirnya Penuhi Panggilan KPK
-
Mantan Anak Buahnya Banyak Terlibat Kasus Transaksi Mencurigakan, Sri Mulyani Santai
-
Hakim Agung Prim Haryadi Dikonfirmasi KPK Dugaan Pernah Dilobi Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto
-
Janji Palsu Kemenkeu yang Bikin Taipan Jalan Tol Jusuf Hamka Sakit Hati
-
KPK Ancam Jemput Paksa Hakim Agung Prim Haryadi, Alexander Marwata: Saya Yakin Beliau Sangat Paham KUHAP
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional