Suara.com - Proposal perdamaian Ukraina - Rusia yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mendapat kecaman publik. Pasalnya, proposal yang diajukan Prabowo dianggap penuh dengan blunder. Pengajuan proposal perdamaian ini pun ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Kecaman pun muncul dari banyak pihak yang menganggap ide Prabowo ini kurang tepat.
Lalu, apa alasan Prabowo dianggap blunder dalam pengajuan proposal ini? Simak inilah selengkapnya.
1. Ukraina anggap Indonesia tak pengaruhi Rusia
Pengajuan proposal perdamaian yang diajukan Prabowo ini berisi soal saran untuk melakukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dengan menjauhi titik gencatan senjata sejauh 15 kilometer. Namun, hal ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina.
Menhan Ukraina Oleksii Reznikov mengungkap bahwa usulan Prabowo ini tak akan mempengaruhi Rusia dari segi manapun karena permasalahan ini adalah permasalahan bilateral, bukan masalah global. Hal ini pun dianggap hanya memperkeruh suasana.
2. Menhan Ukraina sebut ide Prabowo aneh
Tak hanya itu, Menhan Ukraina Oleksii Reznikov juga menyebut Prabowo sebagai mediator "aneh" atas pengajuannya dalam proposal perdamaian tersebut. Situasi genting di Ukraina pun dianggap tak langsung selesai hanya dengan menjalankan proposal dari Prabowo.
"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami, apalagi dengan rencana aneh ini," lanjut Oleskii melalui AFP.
3. Ide referendum dianggap kurang tepat
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Subianto dan Susi Pudjiastuti Promosi AC Mini Jepang
Ide referendum yang juga diajukan Prabowo untuk penyelesaian konflik Rusia - Ukraina juga dianggap tidak tepat. Konflik bilateral yang mengganggu keseimbangan global ini pun dianggap sebagian orang dapat diselesaikan dengan dialog dibanding referendum. Hal ini pun semakin membuat Prabowo dianggap blunder.
Berbagai pihak pun menganggap proposal perdamaian yang diajukan Prabowo ini tak mencerminkan seorang menteri yang seharusnya bersikap teguh terhadap konstitusi. Ide referendum tersebut pun dianggap menyalahi prinsip konstitusi negara manapun.
Prabowo pun menyampaikan proposal perdamaian ini saat menghadiri forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).
"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan konflik Ukraina - Rusia tersebut.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Prabowo Subianto dan Susi Pudjiastuti Promosi AC Mini Jepang
-
Prabowo Subianto Kedatangan Dubes Rusia, Bahas Proposal Perdamaian?
-
Akui Tak Tahu Soal Proposal Damai Prabowo ke Ukraina, Presiden Jokowi Disentil: Tempo Hari Ada yang Bilang, yang Ada Visi Misi Presiden
-
Yakin Jokowi Dukung Prabowo, Habiburokhman: Kalau Saya Ngomong Pasti Iya
-
PKB Bakal Evaluasi Koalisi Bila Tak Segera Deklarasi Capres Cawapres, Gerindra: Itu Masukan Bukan Ancaman
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
Pilihan
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
Terkini
-
Wakapolri Tinjau Arus Balik Libur Nataru, Skema One Way hingga Contraflow Disiapkan
-
Proyek Pengendali Banjir Fatmawati Dimulai, Jalan H. Nawi Bakal Menyempit Selama Setahun
-
Begini Situasi Manggarai Sore Tadi, Tawuran Warga yang Bikin Rute Transjakarta Dialihkan
-
LPSK Berkoordinasi dengan Amnesty Internasional soal Teror Kritik Penanganan Bencana Sumatra
-
KUHAP Baru Berlaku, Hinca Panjaitan: Tak Ada Lagi Pelanggaran HAM
-
Tawuran di Manggarai Berhasil Dibubarkan, Lalu Lintas dan Layanan Transjakarta Kembali Normal
-
BMKG Kalteng Ingatkan Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan
-
KPK: Wacana Pilkada Dipilih DPRD Harus Disertai Regulasi Jelas dan Pengawasan Ketat
-
Satu Keluarga Ditemukan Tewas di Kontrakan Tanjung Priok, Satu Anak Kritis
-
Antrean Panjang Berburu Tiket Planetarium Jakarta, Jakpro Janji Benahi Layanan