Suara.com - Mandikbudristek Nadiem Makarim dikritik keras oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman. Kritikan ini terkait dengan gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibayarkan dari anggaran pemerintah daerah.
Aulia Rachman juga membongkar bahwa Wali Kota Medan Bobby Nasution pernah marah dengan Nadiem Makarim. Bahkan, menantu Presiden Jokowi itu, kata Aulia, sempat mengatakan "geblek juga ini menteri".
Hal itu diungkap oleh Aulia dalam sebuah podcast yang ditayangkan di akun YouTube The One And Only Aulia. Dalam kesempatan itu, Aulia tampak menjawab pertanyaan dari masyarakat yang dibacakan oleh podcaster.
Mulanya, Aulia mendapatkan pertanyaan terkait dengan bagaimana nasib tenaga honorer tahun 2024, termasuk nasib guru honorer. Ia lalu menjelaskan terkait kebijakan pusat yang dinilainya membuat pemerintah daerah kebingungan.
Aulia menyatakan bahwa APBD Medan tak sanggup menanggung biaya seluruh PPPK. Penyebabnya, gaji PPPK besarannya sama dengan PNS, sehingga menyebabkan anggaran untuk program infrastruktur dan lainnya menjadi berkurang.
Situasi itu membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tidak sanggup mempekerjakan dan membayar upah guru yang lulus PPPK. Akibatnya, guru-guru yang lulus PPPK itu menyalahkan Pemkot Medan.
Padahal, kata Aulia, kebijakan PPPK itu dibuat oleh pemerintah pusat. Persoalan gaji itulah yang kemudian membuat Bobby Nasution marah terhadap Nadiem Makarim.
Lantas, seperti apakah profil Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan yang kritik Nadiem Makarim?
Profil Aulia Rachman
Baca Juga: Sosok Guru Musik Pembunuh Wanita dalam Koper di Mojokerto: Pernah Satu Band dengan Korban
Sebelum mengemban jabatan sebagai Wakil Wali Kota Medan, Aulia pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara. Ia menjadi Sekretaris DPD menggantikan Robert L Tobing sejak September 2021.
Jauh sebelum itu, Aulia pernah menjadi Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Medan Deli. Lalu dalam Pemilu 2019, Aulia terpilih menjadi anggota DPRD Medan.
Aulia menang dari daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan dengan perolehan 14.061 suara. Ia mengisi jabatan sebagai Ketua Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2020, sosoknya sempat membuat heboh masyarakat karena membuat surat permintaan sumbangan ke PT Sun Kado.
Surat yang berisikan tentang permohonan bantuan kepada PT Sun Kado untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya yang berada di Kelurahan Mabar. Namun, anehnya surat tersebut justru berstempel Fraksi Gerindra, bukan malah stempel DPRD Medan.
Peristiwa itu sempat membuat Aulia dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Medan oleh Badko HMI Sumatera Utara. Setelah berporses, ia kemudian diberikan sanksi dan juga teguran.
Berita Terkait
-
Sosok Guru Musik Pembunuh Wanita dalam Koper di Mojokerto: Pernah Satu Band dengan Korban
-
Ulasan Buku Guru Wow untuk Kids Zaman Now: Seni Mengajar Guru Masa Kini
-
Juknis KGB Guru ASN PPPK Sedang Proses Harmonisasi, Begini Penjelasan Ketum PGPPPK Rikrik Gunawan
-
Miliki TMT 1 April, ASN PPPK Formasi 2022 Ternyata Tidak Dijamin Dapat Gaji Ke-13
-
ASN PPPK Harus Hati-Hati! Tiba-Tiba Bisa Diputus Hubungan Kerja Karena Alasan Ini, Berbeda Dengan PNS
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Cuma Buat Nakut-nakutin', Menteri Hukum Bongkar Modus Pencatutan 'Bos Palsu' di Balik Perusahaan
-
Terseret Korupsi hingga Dioperasi Ambeien, Istri Nadiem Curhat: Anak-Anak Tiap Hari Mencari Ayahnya
-
Islah di Menit Akhir? Mardiono dan Agus Suparmanto Bersatu Pimpin PPP
-
Aksi Perlawanan Menggema: Tuntut UU Ketenagakerjaan Berpihak ke Buruh!
-
Warga Dukung Pemekaran Kelurahan Kapuk: Semoga Urusan KTP Tak Lagi Ribet dan Bolak-balik
-
Perwira Junior Berpeluang Isi Jabatan Strategis, Prabowo Mau Hapus Kultur Senioritas di TNI?
-
Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang
-
Rakor Kemendagri Bersama Pemda: Pengendalian Inflasi sampai Imbauan Evaluasi Kenaikan Harga
-
Cegah Pencatutan Nama Buat Korupsi, Kemenkum Wajibkan Verifikasi Pemilik Asli Perusahaan via Notaris
-
Siap Rekonsiliasi dengan Kubu Agus, Mardiono Sebut Akan Difasilitasi 'Orang-orang Baik', Siapa?