Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan kisi-kisi soal partai politik yang bakal bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Sebelumnya sudah ada Partai Perindo yang telah resmi menyatakan dukungan.
Bahkan, Hasto memberikan klue jika yang akan merapat ke depannya yakni partai yang memiliki warna hijau dan partai yang memiliki warna emas.
"Ya, ada. Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung. Kemudian kita lihat Indonesia emas pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).
Hasto lantas menyebut jika penjajakan komunikasi antar partai politik penting dilakukan. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah kesadaran.
"Jadi komunikasi politik itu penting karena dengan Gerindra kami juga lakukan komunikasi politik. Dengan Demokrat, Mbak Puan juga membuka ruang," tuturnya.
"Dan itu merupakan bagian dari kesadaran bahwa kalau di Timur Tengah antara Iran dengan Arab Saudi saja bisa bersatu atas campur tangan Tiongkok, ini mengapa kita tidak bersatu atas kesadaran kita terhadap kepentingan bangsa dan negara dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang. Karena dasarnya sudah diletakkan dengan sangat baik oleh Presiden Jokowi," sambungnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa ke depan masih akan ada partai politik yang bakal bergabung dengan PDIP mendukung dirinya di Pilpres 2024.
Terbaru Ganjar baru saja menerima dukungan secara resmi dari Partai Perindo untuk maju sebagai capres di Pilpres mendatang.
"Ada, ada (ada lagi yang akan bergabung)," kata Ganjar.
Namun Ganjar masih enggan membeberkan partai politik mana yang akan bergabung tersebut. Ia malah meminta semua pihak bersabar menunggu seperti apa yang disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kamu kan disuruh sabar sama bu Mega tadi. Nanti sebentar lagi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Pengamat Politik Ini Kritik Ganjar Pranowo, Sebut Digandengnya AHY Adalah Bentuk Ketidak Yakin-an di Pilpres
-
Namanya Masuk Sebagai Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo, Respons Mahfud MD: Biasa Saja
-
Megawati soal Cawapres Ganjar Pranowo: Tunggu Saja
-
Setelah Perindo, Ganjar dan Puan Kompak Ungkap Bakal Ada Lagi Parpol Merapat ke PDIP
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian