Siapa Arsul Sani? Berani Debat Mahfud MD soal Pemerintah Gagal Berantas Korupsi

Suara.com - Sosok bernama Arsul Sani sempat mendebat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait isu indeks korupsi.

Arsul Sani melalui cuitan di Twitter menanggapi Mahfud MD yang mengaku bahwa pemerintah telah gagal memberantas korupsi, ditunjukan dari indeks korupsi yang kian menunjukkan angka miris.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang mengakui hal tersebut menjadi pertanda bahwa pemerintah Indonesia gagal memberantas korupsi.

"Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka ini berarti sebuah pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga penegakan hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan," cuit Arsul.

Siapa sosok Arsul Sani? Eks pengacara jadi politisi

Arsul Sani merupakan pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia periode 2019–2024.

Arsul lahir pada 8 Januari 1964 di Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua MPR, Arsul Sani berkarier sebagai praktisi hukum.

Rekam jejak pendidikan: 'Hijrah' ke Skotlandia buat belajar

Arsul merupakan tamatan S1 Hukum, Universitas Indonesia dan lulus pada 1987. Tak puas dengan gelar sarjana, Arsul akhirnya melanjutkan pendidikannya di S2 Ilmu Komunikasi, STIKOM The London School of Public Relations, Jakarta

Baca Juga: Pemerintah Dinilai Gagal Berantas Korupsi, Mahfud MD: Tidak Mengakui Fakta Ini Berarti Kita Bodoh Atau...

Selepas lulus S3, Arsul merantau ke luar negeri untuk mengenyam pendidikan di Glasgow Caledonian University.

Terjun ke dunia politik

Arsul memulai kariernya sebagai seorang praktisi hukum. Ia sempat bekerja di bawah payung firma hukum Karim Sani Lawfirm sebagai Founding Partner.

Arsul juga sempat menjadi Visiting Lawyer di Dunhill Madden Butler. Usai menjajal dunia hukum, Arsul terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Arsul melaui partai berlogo Kabah tersebut berhasil dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014–2019 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X, meliputi daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan.

Kala berkarier sebagai anggota dewan, Arsul bergabung dengan Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan.