Dianggap Gagal, Presiden Baru Disebut Bisa Batalkan IKN, Begini Prosedurnya

Suara.com - Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih saja menuai kontroversi.

Sejumlah pihak menyatakan pesimis dengan proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia itu. Bahkan ada yang menyakan pemerintah sebenarnya telah gagal.

Salah satunya diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama. Menurutnya, proyek IKN telah gagal karena pemerintah tak mampu menarik investor untuk membangun ibu kota negara baru itu.

Suryadi melanjutkan, sudah ada 36 investor yang menandatangani kontrak mengikat kedua pihak. Namun baru enam investor saja yang mendapatkan izin prakarsa proyek.

Wacana membatalkan IKN

Proyek pembangunan IKN itu tampaknya dipolitisir, utamanya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

Anggapan kalau proyek IKN telah gagal memunculkan anggapan kalau presiden Indonesia selanjutnya bisa dengan mudah membatalkan proyek tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat benny K Harman dalam sebuah acarabincang-bincang di salah satu media nasional. Menurut dia, proyek IKN yang digagas Jokowi bisa saja dibatalkan oleh presiden RI selanjutnya.

Pembatalan itu bisa dilakukan dengan mudah melalui dua cara, pertama revisi Undang-undang IKN Nomor 3 Tahun 2022. Lalu cara kedua, menurut Benny, adalah lewat penerbitan peraturan pemerintah penggantu undang-undang (perppu).

Baca Juga: CEK FAKTA: Nonton Timnas di Surabaya, Ribuan Suporter Teriakkan Anies Presiden

Benny juga pesimistis proyek IKN bisa terlaksana dalam waktu singkat. Menurut dia, proyek tersebut sedikitnya bisa rampung dalam lima hingga sepuluh periode kepemimpinan Presiden RI.

Ia juga berpendapat proyek IKN seharusnya tidak menjadi prioritas Indonesia. Sebab, lanjutnya, proyek tersebut hanya membebani APBN.

Anies tak akan lanjutkan program Jokowi

Terkait dengan lanjut atau tidaknya proyek IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi, bakal capres Anies Baswedan terang-terangan menyatakan tidak akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi.

Pernyataan itu diungkapkan Anies saat menghadiri acara halal bihalal kader PKS Kota Bogor, Jawa Barat di GOR Pajajaran, Minggu (11/6/2023).

Menurutnya, momen pemilu bukan hanya soal meneruskan pemerintahan terdahulu, melainkan jalan untuk melempangkan tujuan RI.

"Jadi, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal menengok lima atau sepuluh tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap lima tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin regu ini lagi dalam lima tahun ke depan," ungkap Anies.

Kontributor : Damayanti Kahyangan