Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meyakini jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan gegabah dalam menetapkan seorang tersangka. Menurutnya, juga KPK tidak akan nekat untuk melakukannya.
Hal itu disampaikan Mardani lewat akun twitternya @MardaniAliSera menanggapi soal pernyataan eks Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut KPK akan segera menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E.
"Prof @dennyindrayana punya keberanian dan datanya mestinya kuat. Saya yakin KPK tidak akan sembrono, apalagi nekat," kata Mardani dikutip Jumat (23/6/2023).
Menurutnya dalam hukum semua harus didasari pada prinsip tranparansi dan akuntabilitas.
Ia menekankan juga bahwa hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat kepentingan politik.
"Keadilan dan penegakan hukum harus didasari kepada prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas. Tidak boleh hukum dijadikan alat apalagi kepentingan politik," pungkasnya.
Pernyataan Denny
Sebelumnya, Denny menyebut KPK akan segera menjadikan Anies sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E.
"Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam keterangannya, Rabu (21/6/2023).
Baca Juga: CEK FAKTA: SBY Bongkar Borok Anies Baswedan, Tak Terduga, Ternyata
Dia juga mengatakan ada seorang anggota DPR yang menyebut Anies segera dijadikan tersangka.
"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa ," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kasus Suap dan Gratifikasi Gubernur Nonaktif Papua, Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Lukas Enembe
-
Denny Indrayana Sebut Anies Bakal Jadi Tersangka, Ternyata Cuma Cara Kotor yang Mampu Hentikan Anies Menuju Pilpres 2024?
-
Antar Keberangkatan Anies Baswedan ke Tanah Suci, AHY: Mas Anies Fokus Ibadah, Biarkan Kami Bekerja
-
Senilai Rp150 Miliar, KPK Sita 20 Aset Tanah dan Bangunan Rafael Alun
-
CEK FAKTA: Datang ke Mekah, Raja Salman Doakan Anies Baswedan Jadi Presiden di Samping Ka'bah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu