Suara.com - Pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang memenuhi panggilan Tim investigasi yang dibentuk Gubernur Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar pada Jumat (23/6/2023).
Pemeriksaan terhadap pentolan Ponpes Al Zaytun tersebut dilakukan secara tertutup.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar Iip Hidajat mengatakan, kehadiran Panji Gumilang ke Gedung Sate merupakan respon atas surat pemanggilan daru tim investigasi polemik Ponpes Al Zaytun.
"Sesuai tugas dari tim investigasi kemarin kami ke Indramayu sengaja ke sana, dan surat (pemangilan) kami langsung sampaikan dan yang menerima, langsung pak Panji Gumilang. Dan beliau kemarin sudah menyatakan respon dan akan hadir di Bandung," katanya seperti dikutip Ayobandung.com-jaringan Suara.com.
Meski begitu, Panji Gumilang menolak bertemu dengan perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Padahal, Tim MUI pusat datang ke Gedung Sate untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan Panji Gumilang.
"MUI menyatakan sangat menyayangkan menyesalkan karena Panji Gumilang tidak bersedia bertemu dengan atau menghindari MUI," kata Ketua Tim Peneliti Ma'had Al-Zaytun MUI Firdaus Syam.
Ia membeberkan, ada sejumlah hal yang ingin diklarifikasi. Dalam penjelasannya, Syam mengemukakan, ada empat hal yang ingin diklarifikasi oleh MUI.
Syam menyebut, klarifikasi tersebut meliputi pernyataan Panji Gumilang yang menyangsikan Alquran sebagai Kalamullah, Alquran setara dengan kitab-kitab terdahulu, hingga tafsiran soal shaf salat.
"Pertanyaan-pertanyaan kepada beliau itu intinya mengenai aqidah, terkait dengan Alquran itu kalam Rasul bukan kalam Allah kemudian keyakinan kepada kitab-kitab terdahulu di mana Alquran disamakan dengan kitab-kitab suci agama lain, hingga mengenai penafsiran tentang ayat-ayat Alquran misalnya tentang shaf dalam salat," jelasnya.
Baca Juga: 5 Fakta Panji Gumilang Diduga Bangun Kapal Bahtera 'Nabi Nuh', Punya Dermaga Khusus
"Kita lebih fokus pada kajian-kajian paham keagamaan yang disampaikan beliau dan juga diajarkan beliau di pesantren Al zaytun," katanya.
Meski begitu, ia mendesak Panji Gumilang segera menjawab dan klarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh MUI maupun tim investigasi Pemprov Jabar.
Lebih lanjut, ia menegaskan, MUI telah melakukan kajian dan mengumpulkan data-data konkrit terkait ajaran di Ponpes Al Zaytun sejak tahun 2022. Hasil kajian dan data tersebut nantinya akan dikumpulkan dan segera dilaporkan ke pimpinan MUI sebagai dasar untuk membuat kebijakan.
"Kita juga dibatasi oleh waktu kita akan meminta kesediaan Panji Gumilang untuk bisa mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaannya. MUI ini sudah memiliki fakta data yang sudah sangat akurat dan ini sudah bisa kita laporkan ke pimpinan untuk kemudian dibawa dalam sidang komisi fatwa MUI apakah itu sudah masuk dalam kategori penyimpangan penistaan atau tidak," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung