Suara.com - Keresahan masyarakat atas dugaan ajaran sesat yang diajarkan di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat semakin menjadi-jadi. Kini, bukan hanya masyarakat yang memprotes kegiatan pembelajaran di pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, namun juga beberapa golongan serta organisasi juga mengecam keberadaan pesantren ini.
Tak hanya itu, mereka pun juga mendesak agar pemerintah segera mencabut izin operasional Ponpes Al Zaytun ini jika terbukti ada ajaran yang menyimpang. Lalu, pihak mana yang mendesak pemerintah soal pencabutan izin ponpes milik Panji Gumilang ini? Simak inilah selengkapnya.
1. PA 212
Kecaman datang dari para anggota PA 212 atas keberadaan pesantren di Indramayu ini yang diduga mengajarkan ajaran sesat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Laporan atas penistaan agama diajukan pihak PA 212 kepada Mabes Polri untuk segera ditindak lanjuti.
"Kami bersyukur dan berterima kasih serta apresiasi kepada tim Mabes Polri yang segera memproses laporan kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang yang kita kenal sebagai pimpinan Al-Zaytun. Kami juga mendesak Menteri Agama untuk segera mencabut izin Ponpes Al-Zaytun," ungkap Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif kepada wartawan, Minggu (25/06/2023).
2. Komisi VIII DPR RI
Tak hanya pihak PA 212, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI pun ikut mendesak agar Kementerian Agama (Kemenag) dapat menyegerakan proses investigasi mendalam atas proses pendidikan yang terjadi di Ponpes Al Zaytun. Hal ini pun berkaitan dengan keberlangsungan para santri yang diduga "dicuci otak" dengan ajaran sesat.
Perwakilan Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kemenag untuk segera menginvestigasi Ponpes Al Zaytun. Ia juga meminta Kemenag mencabut izin ponpes tersebut jika terbukti ditemukan ajaran yang bertentangan dengan agama Islam.
"Kami, Komisi VIII DPR RI secara tegas meminta pihak Kemenag untuk segera menginvestigasi apa yang terjadi di dalam Al Zaytun. Jika memang ditemukan ada pengajaran yang bertentangan dengan agama Islam, maka kami harap Kementerian Agama dapat mengambil langkah selanjutnya, dengan mencabut izin Pesantren Al-Zaytun," ungkapnya pada Kamis, (22/06/2023) lalu.
Baca Juga: Jawab Rumor Liar Istana Bekingi Al Zaytun, Ini Kata Jokowi
Ace pun meminta agar pihak pihak yang sempat menjalin hubungan baik dengan Al Zaytun ikut diperiksa.
3. MUI Garut
Pihak lain yang juga menentang serta mendesak pemerintah agar menutup kegiatan pembelajaran di Al Zaytun adalah MUI Garut. Melalui Ketua MUI Garut, KH Sirodjul Munir, pihak MUI berharap pemerintah dapat mengambil alih kegiatan Al Zaytun karena sudah membahayakan generasi muda.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera ambil alih semua proses pembelajaran di Al Zaytun, langkah lainnya juga bisa dengan mencabut izin operasional Al Zaytun," ujar Sirodjul dalam keterangannya pada Jumat (23/06/2023) kemarin.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Jawab Rumor Liar Istana Bekingi Al Zaytun, Ini Kata Jokowi
-
Bareskrim Polri Gandeng Kemenag dan MUI Dalam Penyelidikan Ponpes Al Zaytun
-
Jokowi Bereaksi Soal Ponpes Al-Zaytun Dibubarkan Hingga Menantu Rizieq Shihab 'Turun Gunung'
-
Jokowi Perintahkan Menko Polhukam dan Menag Dalami Polemik Al Zaytun
-
FPI Desak Pemerintahan Jokowi Bubarkan Ponpes Al-Zaytun, Teringat Front Pembela Islam
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT