Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan pentingnya etika dalam sebuah jabatan. Hal ini ia ketakan menanggapi sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Herman mengatakan secara perundang-undangan apa yang dilakukan Ganjar memang tidak melanggar. Tetapi di luar itu, ada etika yang harus diprioritaskan.
"Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi, etika birokrasi itu, ya ada wilayah kerjanya masing-masing yang semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).
Herman mengatakan antara gubernur satu dengan gubernur lain tidak bisa mengkritik. Sebabnya, ada mekanisme dan tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi.
"Semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela, tapi kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya, supaya ke depan saya kira bisa membatasi kepada tataran etika yang harus mengedepankan etika birokrasinya masing-masing," tutur Herman.
Cuma Senyum-senyum
Heru enggan bicara panjang lebar menanggapi Bakal Calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menyampaikan aduan warga Jakarta kepadanya. Saat ditanya perasaannya, Heru hanya tersenyum.
Awalnya, saat mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat mengunjungi Pasar Palmerah, Heru ditanya awak media soal alasan Ganjar yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah menelponnya. Namun, ia tak mau bicara dan hanya tersenyum.
Selain itu, ketika ditanya lagi soal perasaannya menerima aduan warga dari kepala daerah lain, Heru lagi-lagi hanya melempar senyum.
Baca Juga: Siapa Pembully Ganjar Gegara 'Ngadu' ke Heru Budi Hartono?
Ditanya soal aduannya, Heru mengaku saat ditelepon Ganjar sedang menjadi saksi akad nikah. Karena itu, ia tak bisa berlama-lama berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah itu.
"Saya kan lagi saksi akad nikah (saat akad nikah)," ujar Heru kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Lebih lanjut, Heru mengaku sudah menerima laporan dari Sekda soal aduan dari Ganjar mengenai retribusi pasar yang memberatkan para pedagang.
"Sudah disampaikan ke pak sekda, sudah dijelaskan ke PD Pasar (Jaya)," tuturnya.
Lebih lanjut ditanya bagaimana perasaannya mendapatkan aduan dari kepala daerah lain soal keluhan warga Jakarta, Heru hanya tersenyum. Ia tak mau memberikan tanggapan karena tak menerima aduan itu secara langsung.
"Saya kan enggak komunikasi, enggak tahu saya tanya dong dia (Ganjar). Kalau yang lain saya gak tahu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Siapa Pembully Ganjar Gegara 'Ngadu' ke Heru Budi Hartono?
-
Offside Ganjar Cawe-cawe di Jakarta, Pengamat: Lebih Baik Berprestasi di Daerah Sendiri, Daripada di Wilayah Orang
-
Dicap Cawe-cawe Gegara Telepon Pj Gubernur DKI Budi Hartono: Ingat Ganjar Bukan Presiden, Masih Capres!
-
PKS Sentil Ganjar usai Mendadak Telepon Heru Budi: Niatnya Baik Tapi Caranya Tak Tepat!
-
Sebut Ganjar Telepon Heru Budi Terkesan Cawe-cawe, Pengamat: Dia Kan Bukan Presiden
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri