Said Didu Sebut Warisan Utang Pemerintahan Jokowi Kayak Terjerat Pinjol

Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik Said Didu mengungkapkan, jika utang Pemerintahan Jokowi menambah berat perseolan perekonomian yang sedang dihadapi Indonesia.

"Resesi 2023, menurut saya, bagi saya sih sepertinya Indonesia lebih duluan. Tanpa resesi itu pun sudah menghadapi persoalan yang sangat berat karena kebijakan yang tidak bisa dipegang sama sekali," ungkap Said Didu melalui kanal Youtube Relfy Harun pada Minggu (26/6/2023).

Bahkan, ia mempertanyakan kenapa masih ada presiden yang mau menjalankan pemerintahan dengan meneruskan warisan Jokowi.

"Kenapa? Saya mengatakan, 'kok masih ada sih yang mau jadi presiden dengan warisan yang berat seperti ini?' Saya katakan, apa sih warisan yang berat dari presiden Jokowi?" kata dia.

Selain itu, Said juga mengatakan beberapa warisan masa Pemerintahan Jokowi salah satunya adalah utang yang membuat negara seakan terjerat pinnjaman online.

"Warisan Jokowi itu, satu, saya katakan, satu adalah utang yang sudah bagaikan negara ini terjerat pinjaman online (pinjol) itu sudah seperti itu," katanya.

Kemudian ia menambahkan, terkait kelebihan infrastruktur yang diciptakan Jokowi menyebabkan rakyat harus menutupi kekurangan tersebut, salah satunya melalui tarif kenaikan listrik.

"Yang kedua, adalah terjadinya kelebihan infrastruktur yang menyebabkan rakyat yang harus membayar kelebihan tersebut. Dan terlihat buktinya itu adalah jadi kalau rakyat menyatakan tidak ada urusan kami dengan infrastruktur bagus-bagus aja silahkanlah menikmati kenaikan tarif listrik," kata Said.

Said mengatakan, hal tersebut merupakan fakta bahwa kelebihan infrastruktur menyebabkan beberapa kerugian dan rakyatlah yang harus menutupi itu. Beberapa di antaranya ialah perusahaan listrik milik negara.

Baca Juga: Said Didu Soal Anies Baswedan Hendak Jadi Tersangka Formula E: yang Merugikan Mandalika

"Itu fakta bahwa itu kelebihan infrastruktur, karena kelebihan itulah 7 Giga Watt (GW) itu menyebabkan PLN harus menutupi sekitar Rp 21 Triliun per tahun kelebihan itu"

Tak hanya itu, ia menegaskan kembali dan mengingatkan masyarakat untuk berhenti menerima pembodohan terkait infrastruktur sebagai percepatan pembangunan.

"Jadi saya ingin mengingatkan rakyat berhentilah menerima pembodohan, bahwa infrastruktur yang dibangun adalah percepatan pembangunan. Sekarang anda sudah menikmati beban tersebut" tegasnya.

Kontributor : Ayuni