Suara.com - Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra tak terima rumput stadion Jakarta International Stadium (JIS) dianggap tak layak untuk menggelar pertandingan sepak bola kelas internasional. Ia menyebut kualitas lapangan tersebut sudah diperhatikan sejak awal pembuatannya.
Ia pun membeberkan sejumlah keanehan dalam inspeksi yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Senin (4/7/2023).
Pertama, ia menyebut dalam inspeksi tersebut kedua menteri Presiden Joko Widodo itu mendadak mendatangkan kontraktor untuk menilai rumput JIS. Ia menilai hal ini janggal karena kontraktor tersebut memiliki kepentingan bisnis.
“Yang jelas punya kepentingan bisnis. Jadi apa hasil evaluasinya bisa dipercaya? Secara metode kok bisa rumput yang di-sampling, justru yang di luar garis batas pertandingan?” ujar Surya kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).
Menurutnya, yang berhak untuk menilai kualitas rumput JIS adalah FIFA. Selain itu, ia menyoroti soal kontraktor yang dibawa padahal evaluasi dan tender proyek rumput saja belum selesai.
"Lebih parah lagi, baru sekali berkunjung tiba-tiba sudah keluar nilai proyek Rp6 milyar. Ini mau perbaiki JIS atau mau cari proyek rumput?” ucapnya.
Ia juga mengaku mendapat kabar PT Jakarta Propertindo (Jakpro) juga tidak diajak untuk melakukan inspeksi, justru kunjungan langsung diambil alih pemerintah pusat yang kemudian langsung menggandeng PT Karya Rama Prima.
"Jadi niatnya seperti memang mau bikin drama, bukan survey teknis. Sementara PT KRP kan kebanyakan bikin lapangan golf, lihat saja semua proyeknya lapangan golf. Satu lapangan bola terkenal cuma Gelora Bung Karno, jadi saya bingung kenapa dia bisa dapat GBK ya?" jelasnya.
Surya menyebut pada era eks Gubernur Anies Baswedan JIS dibangun sepenuhnya oleh tenaga kerja anak bangsa dibantu konsultan Buro Happold yang juga membangun Tottenham Hotspurs Stadium, di Inggris. Sehingga desainnya mengikuti standar dan FIFA Stadium Guideline yang juga digunakan di Tottenham Hotspurs Stadium, Inggris.
Baca Juga: Fakta Unik Arsitektur JIS: Penuh Filosofi Betawi, Kini Hadapi Renovasi
Dalam stadium guide line itu, FIFA disebut Surya tidak menyebut batas minimal parkir yang harus disediakan. Arahan umumnya adalah pada penggunaan transportasi publik dan modal split.
“JIS sendiri saat ini memiliki 1200 parkir yang diprioritaskan untuk Tim, Penonton dengan disabilitas, VVIP dan Undangan khusus. JIS juga didukung kantong parkir yang berada di area sekitar, seperti RS Sulianto Saroso, Kemayoran dan Ancol,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Ini Fasilitas JIS yang Direnovasi Agar Penuhi Standar, Anggaran Ganti Rumput Capai Rp6 M
-
Fakta Unik Arsitektur JIS: Penuh Filosofi Betawi, Kini Hadapi Renovasi
-
Mengenal Rumput Hybrid JIS: Setara Allianz Arena, Kok Tak Sesuai Standar FIFA?
-
Hasil Inspeksi JIS Warisan Anies: Akses Pintu Terbatas, Rumput Tak Sesuai Standar FIFA
-
Dulu Diklaim Anies Kelas Internasional, Kini Pemerintah Sebut JIS Pasti Ditolak FIFA Jadi Venue Piala Dunia U-17
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah