Suara.com - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menanggapi pernyataan politisi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo 100 persen mendukung Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Budi setelah pertemuan Projo dengan Rumah Besar Relawan Prabowo 08 yang dikoordinir oleh Fauzi Baadila.
"Ya nggak apa-apa, orang mau bilang 100 persen nggak apa-apa, ada yang bilang 150 persen besok-besok juga nggak apa-apa," kata Budi di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).
Dia menyebut, Jokowi memikirkan dan mementingkan tantangan bangsa ke depan dalam menentukan sosok yang akan melanjutkan kepemimpinannya.
"Tentu ada perbedaan pendapat di antara kita, termasuk di masyarakat tapi menurut saya, 2024 harus kita maknai sebagai kontestasi anak bangsa untuk memilih figur yang tepat dalam membawa Indonesia ke arah kemajuan," ujar Budi.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Projo Handoko menjelaskan bahwa Projo akan menuruti perintah Jokowi dalam menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024.
"Ketum beberapa hari kemarin juga disampaikan bahwa Projo perintahnya nanti nunggu komando dari Pak Jokowi nanti last minute katanya ketum pasti akan ada perintah itu. Pasti perintah yang kami ikutin," katanya.
Budi memastikan Projo tidak akan berbeda pandangan dengan Jokowi yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Projo. Dalam pertemuan dengan relawan Prabowo 08, Budi didampingi oleh Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Bendahara Umum Projo Panel Barus, dan jajarannya.
Selain itu, Fauzi Baadila selaku Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 juga didampingi wakilnya, Haris Rusli Moti bersama Ricky Tamba dan Abu Janda.
Sebelumnya, Masinton mengeklaim arah dukungan Jokowi akan sejalan dengan PDIP yaitu mendukung Ganjar Pranowo.
"InsyaAllah ya kan (100 persen mendukung Ganjar), kami di PDIP kan pastinya samina wathona, satu komando dengan keputusan partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Dia menilai kebersamaan Jokowi dengan Prabowo selama ini dianggap merupakan hal yang wajar saja. Sebab, hal itu disebut hanya sebatas hubungan kepala negara dan menterinya.
"Ya namanya menteri, presiden ke menteri terus selalu berbarengan, ya kan tergantung pada tugas kementerian masing-masing," ucap Masinton.
Masinton mengaku pihaknya tak khawatir melihat kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Terlebih, dia menilai Jokowi lebih dekat dengan Ganjar.
"Semuanya dekat, dengan Pak Ganjar, lebih dekat lagi. Dengan menteri-menterinya juga dekat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri