Suara.com - Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menanggapi pernyataan politisi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo 100 persen mendukung Ganjar Pranowo.
Hal itu disampaikan Budi setelah pertemuan Projo dengan Rumah Besar Relawan Prabowo 08 yang dikoordinir oleh Fauzi Baadila.
"Ya nggak apa-apa, orang mau bilang 100 persen nggak apa-apa, ada yang bilang 150 persen besok-besok juga nggak apa-apa," kata Budi di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (6/7/2023).
Dia menyebut, Jokowi memikirkan dan mementingkan tantangan bangsa ke depan dalam menentukan sosok yang akan melanjutkan kepemimpinannya.
"Tentu ada perbedaan pendapat di antara kita, termasuk di masyarakat tapi menurut saya, 2024 harus kita maknai sebagai kontestasi anak bangsa untuk memilih figur yang tepat dalam membawa Indonesia ke arah kemajuan," ujar Budi.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Projo Handoko menjelaskan bahwa Projo akan menuruti perintah Jokowi dalam menentukan calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024.
"Ketum beberapa hari kemarin juga disampaikan bahwa Projo perintahnya nanti nunggu komando dari Pak Jokowi nanti last minute katanya ketum pasti akan ada perintah itu. Pasti perintah yang kami ikutin," katanya.
Budi memastikan Projo tidak akan berbeda pandangan dengan Jokowi yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Projo. Dalam pertemuan dengan relawan Prabowo 08, Budi didampingi oleh Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Bendahara Umum Projo Panel Barus, dan jajarannya.
Selain itu, Fauzi Baadila selaku Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08 juga didampingi wakilnya, Haris Rusli Moti bersama Ricky Tamba dan Abu Janda.
Sebelumnya, Masinton mengeklaim arah dukungan Jokowi akan sejalan dengan PDIP yaitu mendukung Ganjar Pranowo.
"InsyaAllah ya kan (100 persen mendukung Ganjar), kami di PDIP kan pastinya samina wathona, satu komando dengan keputusan partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Dia menilai kebersamaan Jokowi dengan Prabowo selama ini dianggap merupakan hal yang wajar saja. Sebab, hal itu disebut hanya sebatas hubungan kepala negara dan menterinya.
"Ya namanya menteri, presiden ke menteri terus selalu berbarengan, ya kan tergantung pada tugas kementerian masing-masing," ucap Masinton.
Masinton mengaku pihaknya tak khawatir melihat kedekatan Jokowi dengan Prabowo. Terlebih, dia menilai Jokowi lebih dekat dengan Ganjar.
"Semuanya dekat, dengan Pak Ganjar, lebih dekat lagi. Dengan menteri-menterinya juga dekat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu