Suara.com - Pemberlakuan sekolah lima hari mulai diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.
Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya mengemukakan sebelum menerapkan kebijakan tersebut sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta.
"Saya menanyakan kesiapan para Kepala Sekolah untuk penerapan sekolah lima hari ini. Insya Allah, Senin kita mulai terapkan," kata Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya seperti dikutip Antara pada Minggu (9/7/2023)
Ismail mengemukakan dari 137 sekolah yang ada di Gorontalo, tidak ada yang menolak pemberlakuan kebijakan lima hari sekolah.
"Saya sudah tanyakan langsung kepada 137 kepala sekolah SMA/SMK/Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri maupun swasta, apakah ada yang tidak siap untuk melaksanakan lima hari belajar? Karena tidak ada jawaban, berarti saya anggap semuanya siap untuk melaksanakan lima hari kerja dan lima hari belajar untuk siswa," kata Ismail.
Ia juga mengemukakan, dalam penerapan kebijakan tersebut, sudah mengantisipasi teknis penerapan aturan tersebut yang akan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain itu, sistem pengukuran kinerja (Siransija) sudah disesuaikan dengan rencana itu.
"Karena semua setuju, artinya semua sekolah saya anggap sudah siap menerapkan sistem lima hari ini," katanya.
Untuk perubahan absensi para guru, pihak BKD juga sudah menyatakan kesiapan sistem.
"Sistemnya sudah siap. Berarti hari Senin, kita akan mulai tahun ajaran baru dengan lima hari kerja," katanya.
Baca Juga: Heboh Dugaan Kuota 'Siluman' PPDB SMA/SMK Negeri 2023 di Sumbar, Warga Padang Lapor Ombudsman
Penerapan lima hari sekolah sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo melalui implementasi Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Namun, Gorontalo baru menjadi provinsi yang belakangan baru menerapkan aturan tersebut.
Kepala sekolah SMA dan sederajat di Provinsi Gorontalo bersyukur dengan rencana Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya menerapkan lima hari sekolah. Hal itu disampaikan pada rapat virtual bersama di aula Rumah Dinas Gubernur.
"Kami sudah lama menyiapkan program ini. Kami sudah siap sepenuhnya, karena sebelumnya kami telah mensosialisasikan ini kepada orang tua murid dan semua setuju sebab orang tua juga perlu waktu dengan anak anak pada hari Sabtu dan Minggu," kata Kepsek SMA Negeri 1 Kota Gorontalo, Ani Polapa. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut