Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menentang usulan Fraksi PDIP membentuk panitia khusus (pansus) demi menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Ia menyebut, pembentukan pansus tak diperlukan saat ini.
Menurut Taufik, informasi soal keterlibatan perusahaan jasa desain, konsultasi, dan rekayasa asal Inggris Buro Happold dalam perencanaan dan pembangunan JIS sudah jelas dari awal.
Buro Happold disebutnya memang tak pernah dikatakan sebagai pembuat desain JIS.
"Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS, emang udah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas, yang membangun, mendesain JIS, putra-putri Indonesia sendiri," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Ia menyebut, memang Buro Happold hanya terlibat pembuatan panduan dan konsultasi mengenai sosial inklusif sekitar JIS.
Karena itu, ia menganggap apa yang disampaikan konsultan stadion kelas dunia itu hanya penegasan semata.
"Jadi sebenarnya, dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi kemana-mana, mereka juga jadi jengah," jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengonfirmasi soal perencanaan dan pembangunan JIS yang disebut tak sesuai pedoman ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menyebut Buro Happold tak terlibat juga dalam urusan konstruksi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu.
"Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau di-pansus-in apa lagi? Mau ditanya apa lagi," katanya.
Baca Juga: 4 Fakta Pengakuan Buro Happold soal Polemik Desain JIS
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi, stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp 4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu