Suara.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menentang usulan Fraksi PDIP membentuk panitia khusus (pansus) demi menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Ia menyebut, pembentukan pansus tak diperlukan saat ini.
Menurut Taufik, informasi soal keterlibatan perusahaan jasa desain, konsultasi, dan rekayasa asal Inggris Buro Happold dalam perencanaan dan pembangunan JIS sudah jelas dari awal.
Buro Happold disebutnya memang tak pernah dikatakan sebagai pembuat desain JIS.
"Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS, emang udah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas, yang membangun, mendesain JIS, putra-putri Indonesia sendiri," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Ia menyebut, memang Buro Happold hanya terlibat pembuatan panduan dan konsultasi mengenai sosial inklusif sekitar JIS.
Karena itu, ia menganggap apa yang disampaikan konsultan stadion kelas dunia itu hanya penegasan semata.
"Jadi sebenarnya, dari awal yang dikatakan bahwa Buro Happold itu bersurat kemudian mengatakan tidak terlibat dalam desain, itu memang penegasan mereka saja karena kasus di Indonesia jadi kemana-mana, mereka juga jadi jengah," jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengonfirmasi soal perencanaan dan pembangunan JIS yang disebut tak sesuai pedoman ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia menyebut Buro Happold tak terlibat juga dalam urusan konstruksi stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu.
"Jadi menurut saya sudah jelas jalan cerita bagaimana perencanaan dan pembangunan JIS, jadi kalau misalnya mau pansus, mau di-pansus-in apa lagi? Mau ditanya apa lagi," katanya.
Baca Juga: 4 Fakta Pengakuan Buro Happold soal Polemik Desain JIS
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyarankan agar DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri desain dan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Pasalnya, perusahaan jasa desain, konsultasi dan rekayasa asal Inggris, Buro Happold menyebut desain dan pembangunan JIS tak sesuai panduan yang dibuat.
Menurut Rio, pembuatan pansus ini penting untuk memastikan apakah benar desain dan pembangunan JIS sudah sesuai panduan atau belum. Terlebih lagi, stadion warisan eks Gubernur Anies Baswedan itu memakan anggaran hingga Rp 4,5 triliun.
"Iya, harus (bentuk Pansus) jika dipandang perlu apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat kan sktr Rp4,5 triliun dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan APBD DKI," ujar Rio saat dikonfirmasi, Senin (10/7/2023).
Menurutnya, DPRD DKI berwenang dalam membentuk pansus. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus dilakukan dewan Kebon Sirih itu.
"DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejewantahan amanat harapan warga," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Proyek RDF Limbah Sampah di Rorotan 'Teror' Puluhan Anak: Batuk, Sakit Mata, Muntah hingga ISPA
-
Jalan Ketiga Lukas Luwarso: Buru Ijazah Asli Jokowi, Bongkar Dugaan 'Operasi' Penutupan Fakta
-
Menunggu Nasib Lima Anggota DPR Nonaktif di Tangan MKD, Hati-hati Publik Marah Bila...
-
Tragis! Dikeroyok Teman Satu Tongkrongan, Luis Tewas di Depan Masjid usai Pesta Miras
-
Zulkifli Hasan Klaim Program MBG Bisa Tingkatkan IQ Anak Indonesia
-
Buron Korupsi E-KTP Paulus Tannos Lawan KPK dari Singapura, Gugat Penangkapan Lewat Praperadilan!
-
Usut 'Borok' Sahroni hingga Eko Patrio, MKD Gandeng Kriminolog hingga Analis Perilaku
-
Sosok Teuku Faisal Fathani: Penemu Alat Pendeteksi Longsor yang Kini Pimpin BMKG
-
Kepala BMKG Diganti: Profesor UGM Teuku Faisal Gantikan Dwikorita, Menhub Peringatkan Hal Ini
-
Perintah Tegas Prabowo Usai Airbus A400M Mendarat: Sulap Jadi Ambulans Udara dan Damkar