Bareskrim Polri Periksa Empat Saksi Ahli terkait Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang

Suara.com - Bareskrim Polri akan memeriksa empat saksi ahli terkait kasus penistaan agama dan ujaran kebencian yang diduga dilakukan Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang pada Rabu (12/7) besok.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkap empat saksi ahli tersebut di antaranya; ahli Agama, Bahasa, Sosiologi, dan ITE.

"Penyidik akan memeriksa beberapa saksi ahli besok; ahli Agama Islam, ahli Bahasa ahli Sosiologi, dan ahli ITE," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (11/7/2023).

Pada Kamis (6/7/2023) lalu, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditipidum) Bareskrim Polri juga telah memeriksa 14 saksi terkait kasus ini.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan dari 14 saksi empat di antaranya tengah diperiksa di Indramayu, Jawa Barat. Mereka merupakan mantan pengurus Ponpes Al Zaytun.

"Empat orang saksi ini adalah mantan pengurus di Al Zaytun, dari pondok pesantren Al Zaytun saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan," kata Djuhandhani kepada wartawan, Kamis (6/7) pekan lalu.

Di sisi lain, lanjut Djuhandhani, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Bukti-bukti tersebut tengah diperiksa di laboraturium forensik.

"Mohon sabar tentu saja ini proses ini sedang berjalan dan perkembangan akan selalu kami update kepada rekan-rekan media," ungkapnya.

Pidana Baru

Baca Juga: Profil Anwar Abbas yang 'Santuy' Digugat Rp 1 Triliun oleh Panji Gumilang

Penyidik Ditipidum Bareskrim Polri menerapkan pasal tambahan terhadap Pengasuh Panji. Tak hanya menistakan agama, Panji juga diduga melanggar pasal terkait ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Djuhandhani saat itu menyampaikan ini berdasar hasil gelar perkara tambahan pada Rabu (5/7) lalu.

"Ditemukan oleh penyidik pidana lain dengan persangkaan tambahan, yaitu Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undangan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Undangan-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," kata Djuhandhani kepada wartawan, Kamis (6/7).

Gelar pekara pertama dilaksanakan penyidik Ditipidum Bareskrim Polri sesuai memeriksa Panji pada Senin (3/7) lalu. Berdasar hasil gelar perkara penyidik memutuskan untuk meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan.

Peningkatan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah ditemukan adanya unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156A KUHP tentang Penistaan Agama.

"Kami sampaikan selesai pemeriksaan penyidik telah gelar perkara bahwa perkara kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Djuhandhani di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/7) malam.