Suara.com - Dewan Pakar Partai Golkar memberikan tiga rekomendasi terhadap partai. Rekomendasi itu berdasarkan hasil Rapat Pleno ke-VIII yang digelar pada Minggu (9/7/2023).
Melalui surat dengan nomor B- WANKAR/PG/II/2023, rekomendasi yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Ganjar Razuni menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Rekomendasi tersebut dibuat seiring adanya dinamika pencapresan dalam persiapan Pemilu Serentak 2024. Adapun rekomendasi berdasarkan tiga hal.
Pertama, Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 No.XV/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Sikap Partai Golongan Karya Terhadap Pemilihan Presiden Tahun 2024. Kedua, Surat Keputusan Nomor: SKEP-397/DPP/GOLKAR/III/2021 tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2021 tentang Pengusulan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2024;
Ketiga, memperhatikan pendapat, pikiran dan pandangan yang berkembang dalam Rapat Pleno Ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar, maka Dewan Pakar Partai Golkar memberikan rekomendasi di bawah ini.
Berdasarkan isi suratnya, Dewan Pakar mengatakan rekomendasi diberikan semata-mata demi menegakkan wibawa, penyelamatan dan perjuangan membesarkan Partai Golkar, khususnya dalam upaya meraih kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Ada tiga poin yang menjadi rekomendasi Dewan Pakar, sebagai berikut:
Pertama, Dewan Pakar merekomendasikan Partai Golkar membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential.
"Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang- pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," tulis Dewan Pakar dikutip Selasa (11/7/2023).
Kedua, sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X, yaitu Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar.
"Dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir," tulis Dewan Pakar.
Rekomendasi ketiga, Dewan Pakar mengusulkan agar Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia,
"Demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024," tulis Dewan Pakar.
Bantah Ada Munaslub
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik adanya rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua umum, sekaligus mengevaluasi hasil Munas 2019 yang memandatkan ketua umum menjadi calon presiden.
Berita Terkait
-
PDIP Mulai Godok Cawapres Juli-Agustus, Gerindra Pilih Santai: Masing-masing Punya Target, Belum Tentu Tercapai
-
Ada Wacana Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Dewan Pakar
-
PPP Kenalkan Sandiaga Sebagai Bacawapres, Bakal Lobi-lobi PDIP Agar Bisa Dampingi Ganjar di Pilpres 2024
-
Senada dengan Airlangga, Bamsoet Minta Media Tanya ke Dewan Pakar Soal Munaslub Golkar
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan