Suara.com - Dewan Pakar Partai Golkar memberikan tiga rekomendasi terhadap partai. Rekomendasi itu berdasarkan hasil Rapat Pleno ke-VIII yang digelar pada Minggu (9/7/2023).
Melalui surat dengan nomor B- WANKAR/PG/II/2023, rekomendasi yang ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Ganjar Razuni menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Rekomendasi tersebut dibuat seiring adanya dinamika pencapresan dalam persiapan Pemilu Serentak 2024. Adapun rekomendasi berdasarkan tiga hal.
Pertama, Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 No.XV/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tentang Sikap Partai Golongan Karya Terhadap Pemilihan Presiden Tahun 2024. Kedua, Surat Keputusan Nomor: SKEP-397/DPP/GOLKAR/III/2021 tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2021 tentang Pengusulan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden Partai Golkar pada Pemilu Presiden 2024;
Ketiga, memperhatikan pendapat, pikiran dan pandangan yang berkembang dalam Rapat Pleno Ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar, maka Dewan Pakar Partai Golkar memberikan rekomendasi di bawah ini.
Berdasarkan isi suratnya, Dewan Pakar mengatakan rekomendasi diberikan semata-mata demi menegakkan wibawa, penyelamatan dan perjuangan membesarkan Partai Golkar, khususnya dalam upaya meraih kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Ada tiga poin yang menjadi rekomendasi Dewan Pakar, sebagai berikut:
Pertama, Dewan Pakar merekomendasikan Partai Golkar membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential.
"Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki 'kendaraan politik' dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang- pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," tulis Dewan Pakar dikutip Selasa (11/7/2023).
Kedua, sejalan dengan rekomendasi pertama, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X, yaitu Airlangga mendeklarasikan diri sebagai capres dari Partai Golkar.
"Dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir," tulis Dewan Pakar.
Rekomendasi ketiga, Dewan Pakar mengusulkan agar Airlangga bersama Partai Golkar menyelenggarakan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia,
"Demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024," tulis Dewan Pakar.
Bantah Ada Munaslub
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik adanya rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslub untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua umum, sekaligus mengevaluasi hasil Munas 2019 yang memandatkan ketua umum menjadi calon presiden.
Berita Terkait
-
PDIP Mulai Godok Cawapres Juli-Agustus, Gerindra Pilih Santai: Masing-masing Punya Target, Belum Tentu Tercapai
-
Ada Wacana Munaslub Golkar, Bamsoet: Itu Domain Dewan Pakar
-
PPP Kenalkan Sandiaga Sebagai Bacawapres, Bakal Lobi-lobi PDIP Agar Bisa Dampingi Ganjar di Pilpres 2024
-
Senada dengan Airlangga, Bamsoet Minta Media Tanya ke Dewan Pakar Soal Munaslub Golkar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!