Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pengumuman bakal calon wakil presiden (bacawapres) harus dilakukan dengan taktis, mengingat waktu sampai masa pencoblosan yaitu pada 14 Februari 2024 tersisa tinggal 7 bulan.
Terlepas dari nama yang belum diumumkan itu, AHY yakin Koalisi Perubahan yang saat ini beranggotakan NasDem, Partai Demokrat, dan PKS bakal semakin solid ke depannya.
“Saya yakin Koalisi ke depan akan semakin solid, dan kami akan semakin sinergis, termasuk juga dalam menentukan strategi di lapangan karena waktunya tinggal 7 bulan lagi. Kami harus semakin taktis untuk menyambangi berbagai daerah di Indonesia, untuk menyapa berbagai kalangan masyarakat di Indonesia,” kata AHY saat ditemui dalam acara Apel Siaga NasDem di SUGBK, Jakarta, Minggu.
Ketua Umum Partai Demokrat meyakini tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan siap mendukung nama bacawapres yang nantinya dipilih oleh bakal calon presiden (bacapres) mereka, Anies Baswedan.
“Saya yakin, Pak Capres (Anies Baswedan), dan tiga partai politik koalisi ini juga sudah sangat siap, bersemangat, karena kami juga mendapatkan energi positif oleh masyarakat,” kata Agus Harimurti Yudhoyono.
Dia menambahkan masyarakat pun ikut menanti nama bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan maju untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Masyarakat sudah menyambut dan menunggu kedatangan sekaligus juga rasanya ingin menyatukan energi besar, karena perubahan yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak Capres kita, harus bersama-sama, tidak menjadi agenda orang per orang, partai per partai, tetapi ini agenda besar bersama dan berjuang bersama,” kata AHY.
Dalam berbagai kesempatan saat ditanya oleh wartawan, AHY menyampaikan tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan sepakat bacawapres bakal ditentukan oleh Anies Baswedan.
Sementara itu, Anies sampai saat ini belum mengumumkan nama itu kepada publik.
Baca Juga: Pede Golkar dan PAN Bakal Merapat KKIR, Gerindra: Pada Akhirnya Semua ke Prabowo
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara. (Antara)
Berita Terkait
-
Pede Golkar dan PAN Bakal Merapat KKIR, Gerindra: Pada Akhirnya Semua ke Prabowo
-
Bergetar! Pekik Surya Paloh ke Kader NasDem di GBK: Kondisi Terjepit, Tertekan, Tertindas, Terhalangi, Kita Menyerah?
-
Janji Teruskan Program Jokowi jika Presiden, Prabowo Bakal Hilirisasi Industri Habis-habisan: IMF Tegur, Kita Lawan!
-
Galau, NasDem vs Demokrat Saling Lempar Pertanyaan Soal AHY Cawapres Anies
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha