Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengaku membahas soal politik ketika bertemu dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Senin (17/7/2023). Ia pun juga menemui relawan dalam pelatihan juru kampanye serta menyampaikan paparan di Inews Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat di hari yang sama.
Perilaku tersebut tidak sesuai dengan janji Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan kegiatan politik Ganjar hanya akan dilakukan tiap akhir pekan. Sementara saat hari kerja, ia akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyatakan pertemuannya dengan Airlangga juga sebagai gubernur. Selebihnya, ia mengaku sudah meminta izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Ya tadi saya rapat dengan Menko (Perekonomian) setengah hari, setengah harinya saya sudah siapkan izin dah sudah kirim ke kemendagri jadi saya cukup tau aturan," ujar Ganjar.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Ganjar Pranowo akan memanfaatkan akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu untuk melakukan sosialisasi sebagai bakal calon presiden (bacapres).
Menurutnya, Ganjar akan taat aturan dengan mempertimbangkan statusnya masih sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Perlu dipahami, kami ini kan taat asas, Pak Ganjar ini masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sehingga beliau membuat banyak legacy di Jawa Tengah, hanya saja kalau hari Sabtu Minggu itu kan menjalankan aktivitas sebagai calon presiden yang telah ditetapkan oleh PDIP," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).
Ia mengungkapkan, Ganjar akan memanfaatkan waktu akhir pekan untuk bertemu dengan rakyat. Ia mengatakan, memang rakyat harus dilibatkan dalam segala hal.
"Komunikasi ini harus dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan, partai lah yang kemudian membangun komunikasi dengan partai, Pak Ganjar komunikasi langsung dengan rakyat sehingga rakyat dilibatkan dalam seluruh tahapan pemilu ini," tuturnya.
Baca Juga: Ketemu Airlangga, Ganjar Pranowo Klaim Tak Bahas soal Cawapres
Berita Terkait
-
Ketemu Airlangga, Ganjar Pranowo Klaim Tak Bahas soal Cawapres
-
Balihonya di Lahan Kodim Kalteng Dicopot TNI, Ganjar: Kita Tabayun Dulu
-
Isi Materi Pelatihan Juru Kampanye untuk Ganjar Pranowo, Andika Perkasa Masuk Tim Pemenangan?
-
Sebut Tak Ada Manusia yang Sempurna, Ganjar Pranowo Tetap Minta Juru Kampanye Tampilkan Data Sejujur-jujurnya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian