Suara.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan diangkatnya Saiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) tidak berhubungan dengan motif politik. Meski Saiful menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI, Mardiono menyebut tak ada kaitannya dengan meraup suara warga Jakarta.
Mardiono mengatakan, jabatan Ketua DPW partai adalah tugas politik. Sementara, menjadi Wamenag merupakan tugas kenegaraan yang diberikan Presiden Joko Widodo.
"Jadi kita bisa pisahkan ya antara tugas kenegaraan dengan tugas politik," ujar Mardiono di Gondangdia, Senin (17/7/2023).
Menurutnya, kader PPP sudah bisa membedakan tugas kenegaraan dan politik.
Karena itu, ia meyakini Saiful tak akan mencampuradukkan urusan Ketua DPW PPP DKI dengan Wamenag.
"Kader-kader kami sudah biasa bagaimana untuk menjalankan tugas negara itu semua semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara dan kemudian tugas politik untuk berjuang dalam parpol dan muaranya pada akhirnya untuk kepentingan negara," ucapnya.
Selain itu, ia menyebut pemilihan Saiful sepenuhnya merupakan hak prerogratif Jokowi sebagai Presiden.
Ia meyakini Joko sudah memiliki pertimbangan matang dalam mengganti pengisi kursi Wamenag.
"Pak Presiden memiliki perangkat ya, untuk menentukan siapa apakah itu warga masyarakat, kader partai dan lain-lain, yang pas untuk menempati pada jabatan itu, jadi tentu pak presiden sudah memiliki perangkat untuk itu semua," katanya.
Baca Juga: Profil Saiful Rahmat Dasuki, Eks Pimpinan GP Ansor Dilantik Jadi Wakil Menteri Agama yang Baru
Sebelumnya, Saiful Rahmat Dasuki mengatakan dirinya siap membantu untuk mensukseskan program-program di Kementerian Agama. Terutama untuk meningkatkan nilai toleransi hingga menjaga kemajemukan.
"Ya tentunya memenuhi tupoksi yang sudah diberikan, membantu pak menteri, menyukseskan program-program unggulan pak menteri dalam waktu yang tinggal satu tahun setengah ini, bagaimana mencapai tahun moderasi beragama, toleransi yang semakin tinggi, dan menjaga kemajemukan untuk Indonesia," kata Saiful di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Ketika ditanya soal alasan dirinya menggantikan Zainut Tauhid di posisi sebagai Wamenag, Saiful menjelaskan, hal itu merupakan hak prerogratif presiden.
"Ini kan sbeenarnya prerogatif presiden, tapi kebetulan memang itu diminta oleh presiden, akhirnya ketua umum memberikan amanah kepada saya. Saya mengucapkan banyak terimakasih," tuturnya.
Kendati begitu, ia menegaskan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Zainut.
"Mengikuti tupoksi yang sudah ada saja dan melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan, tentunya searah dengan apa yang diinginkan pak menteri, arahan pak menteri dan presiden," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida Terdeteksi di Menu MBG, DPR Soroti Pengawasan Impor Pangan
-
KPK Ungkap Alasan Sekdis PUPR Riau Tak Berstatus Tersangka Meski Jadi Pengepul Uang Pemerasan
-
Belum Tahan Satori dan Hergun Tersangka Kasus CSR BI-OJK, Begini Ancaman Boyamin MAKI ke KPK
-
Polisi Bongkar Bisnis Emas Ilegal di Kuansing Riau, Dua Orang Dicokok
-
Muhammadiyah Tolak Keras Gelar Pahlawan, Gus Mus Ungkit 'Dosa' Soeharto ke Kiai Ponpes
-
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Gaet Investasi Rp62 Triliun dari Korea di Cilegon
-
BAM DPR Dorong Reformasi Upah: Tak Cukup Ikut Inflasi, Harus Memenuhi Standar Hidup Layak
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman