Suara.com - Pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, dijadwalkan akan selesai pada Juli 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap salah satu fakta istana dan kantor presiden di IKN.
Berdasarkan rencana yang beredar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar upacara kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di ibu kota negara yang baru.
Kemudian beberapa hal kecil yang diungkap mengenai fakta istana dan kantor Presiden di IKN oleh Menteri PUPR adalah di depan area Istana Kepresidenan akan terdapat alun-alun dan lapangan upacara bendera.
Pembangunan kedua infrastruktur tersebut direncanakan akan selesai pad akhir Desember 2023. Sedangkan untuk Istana negara dan Kantor Kepresidenan dijadwalkan selesai pada Juli 2024.
Sejauh ini, Kementerian PUPR mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur IKN berjalan sesuai timeline. Bahkan, ada beberapa progres pembangunan yang selesai lebih cepat dari yang direncanakan, misalnya pembangunan Istana Negara, Kantor Presiden, dan Penataan Iklan Nasional.
Fakta Istana dan Kantor Presiden di IKN lainnya berkaitan dengan desain di mana desain untuk Istana Negara yang baru akan mencakup jalan raya lima jalur di depan kompleks. Fitur ini dirancanang agar memungkinkan dilaksanakannya parade budaya atau militer dapat dilakukan dengan nyaman.
Mengenai dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur dasar ibukota akan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Seperlima dari biaya pembangunan tersebut dibayar menggunakan anggaran negara, sedangkan empat perlima sisanya bergantung kepada anggaran dari investor. Salah satu investor itu adalah Softbank Jepang.
IKN dijanjikan sebagai ibu kota yang ramah lingkungan di mana penduduk dapat hidup berdampingan dengan alam.
Setelah selesai dengan pembangunan Istana dan Kantor Presiden atau pusat pemerintahan, pembangunan IKN kemudian akan dilanjutkan ke tahap kedua. Proyek tahap kedua ini akan dimulai tahun 2025. Proyek tahap kedua berarti bahwa pembangunan gedung-gedung berorientasi bisnis akan didirikan.
Baca Juga: Bangun Kota Masa Depan, Otorita IKN Jalin Kerja Sama dengan Shenzhen
Pemerintah akan mengalokasikan anggaran hingga Rp 30 triliun tahun depan untuk membiayai proyek berorientasi bisnis tersebut. Berdasarkan keterangan kementerian keuangan, anggaran dari pemerintah akan difokuskan ke proyek berorientasi bisnis yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan keamanan terlebih dahulu.
Demikian itu fakta istana dan kantor presiden di IKN.
Kontributor : Mutaya Saroh
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog