Waketum NasDem Kasih Rambu ke Anies: Jangan Pilih Figur Cawapres Pertimbangannya Hanya Karena Punya Parpol!

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali mewanti-wanti bakal calon presiden (caapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk meminang bakal calon wakil presiden (cawapres) sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Bahkan, Ali meminta Anies tidak memilih bacawapres yang hanya karena memiliki partai politik.

"Kalau kita baca piagam deklarasi Koalisi Perubahan di dalam poin tiga itu sangat jelas bahwa Mas Anies diberikan mandat untuk mencari dan memilih Cawapresnya," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/8/2023).

Adapun kriteria yang dimaksud yakni ada tiga poin seperti bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.

Ali menyampaikan, figur bacawapres yang dipilih harus bisa membantu pemenangan Anies.

Menurutnya, figur bacawapres ini harus bisa mengisi ruang-ruang kosong di wilayah mana dukungan terhadap Anies yang tidak maksimal.

Kemudian menjadikan koalisi stabil, tentu tidak boleh standar ganda dan lebih berpihak kepada salah satu partai.

"Ketika Anies sudah memilih si fulan untuk menjadi cawapres, maka, Anies harus mampu menjelaskan kepada partai koalisi. Anies harus menjelaskan dengan pendekatan saintifik, indikator-indikator ilmiah," tuturya.

Ia mengatakan, alasan tersebut bukan hanya serta merta untuk mendorong Anies maju di Pilpres 2024 saja. Untuk itu, ia tak menyarankan Anies memilih figur cawapres yang hanya punya partai politik.

Baca Juga: JK Samakan Nasib Anies Dengan Donald Trump Saat Pilpres, Pengamat: Hasil Survei Kerap Meleset

"Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbanganya Anies bisa maju saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan, kalau sekedar memilih bacawapres karena berasal dari partai tertentu, jika tidak dipilih ditakutkan nanti partai tersebut bakal menarik diri.

"Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi, karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya," katanya.