Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden (cawapres) Koalisi Perubahan untuk Perubahan, Anies Baswedan, kembali berbicara terkait polemik Jakarta International Stadium (JIS).
Anies sejatinya enggan berkomentar banyak terkait kisruh stadion tersebut. Dia hanya menegaskan JIS merupakan hasil karya Indonesia, bukan hanya Jakarta.
"Saya tidak mau komentar soal terkait dengan ini (JIS) saya gak nyebut namanya juga. Yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh Republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita," tutur Anies di kediamannya di Jakarta Selatan, Senin (1/8/2023).
Menurut Anies, baik atau buruknya kondisi JIS belakangan ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Sebab baginya tidak hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengerjakan proyek pembangunannya.
"Baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita, kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita. Karena ini kita semua yang mengerjakan. Jadi, kita berharap mudah-mudahan nanti pelaksanaan Piala Dunia U-17 bisa memiliki fasilitas yang baik," ungkapnya.
Anies menambahkan, jika ada persoalan teknis terkait JIS, ia menyerahkan kepada pihak yang ahli di bidang tersebut.
"Jadi adapun hal-hal teknis biarkan orang-orang teknis untuk menyelesaikannya," imbuhnya.
Proyek JIS Bakal Diaudit
Sebagaimana diketahui, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyatakan bakal menggandeng BPKP untuk mengaudit proyek JIS. Nantinya BPKP akan membantu Inspektorat yang juga sedang melakukan pemeriksaan.
Baca Juga: Nasib Anies 'Diramalkan' Mirip Seperti Donald Trump Jelang Pilpres, Kok Bisa?
"Iya, nanti biar inspektorat, sama kami minta BPKP. Nanti melalui inspektorat (melibatkan BPKP)," ujar Heru, Selasa (25/7).
Sebelumnya, perancang JIS, Buro Happold membuat pengakuan mengejutkan soal polemik proyek JIS. Buro Happold menyebut pembangunan JIS tidak sesuai panduan mereka.
Dalam keterangan tertulisnya, Buro Happold menjelaskan perannya dalam proyek tersebut. Pihaknya tidak diminta untuk mendesain stadion JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion itu.
Selain itu, perusahaannya juga tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian.
"Pihak Jakarta Konsultindo (Jakkon) meminta Buro Happold untuk membuat panduan desain (design guidelines) serta memberikan jasa konsultasi, mulai Desember 2018 hingga Maret 2019," bunyi keterangan tertulis, dikutip Senin (10/7).
Lingkup pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain (preparation of concept design guide), penilaian untuk soal teknis dan komersial (technical and commercial assessment), konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion (concept masterplan for the surrounding area), serta peta jalan implementasi proyek (implementation roadmap).
Berita Terkait
-
Kecewa Heru Budi Mendadak Tak Lanjutkan Proyek ITF, DPRD DKI: Padahal Program Strategis Nasional
-
Balas Jokowi Soal Sodetan Ciliwung Sempat Mangkrak 6 Tahun, Anies: Ada Proses di Balik Seremoni
-
Nasib Anies 'Diramalkan' Mirip Seperti Donald Trump Jelang Pilpres, Kok Bisa?
-
Piala Dunia U-17 Dipertimbangkan Digelar di Jawa, Sumsel Bakal Batal Jadi Tuan Rumah
-
FIFA Tinjau Stadion Manahan Solo untuk Piala Dunia U-17 2023, Begini Hasilnya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu