Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyiratkan pihaknya bisa saja berpindah koalisi bergabung ke PDI Perjuangan, apabila rekan koalisi saat ini Gerindra tidak kunjung ada kepastian.
Terlebih PKB sudah 11 bulan lamanya berkoalisi dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurut Cak Imin, PKB bisa saja pindah haluan jika PDIP memberikan harapan.
"Kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya itu barang kali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP saja. Kira-kira gitu saja," kata Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Walau begitu, Cak Imin menegaskan per hari ini PKB tetap konsisten berkoalisi bersama Gerindra di KKIR.
"Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian (sama Gerindra)," ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid memandang penentuan calon wakil presiden tidak butuh waktu lama, apabila PKB berkoalisi bersama dengan PDI Perjuangan.
Menurutnya koalisi PKB dan PDIP bakal lebih gampang menentukan cawapres untuk Ganjar Pranowo. Berbeda dengan Gerindra yang hingga kini sudah berjalan 11 bulan berkoalisi tetapi tak kunjung menetapkan siapa cawapres Prabowo Subianto.
Jazilul beralasan hubungan antara PKB dan PDIP yang sudah terjalin lama dan kerap berkoalisi menjadi faktor mengapa pembicaraan cawapres tidak butuh waktu lama.
"Saya pikir ini ya jadi sama PKB itu punya hubungan history yang panjang. Jadi gampang sekali dibicarakan nggak butuh lama-lama nggak butuh berbulan-bulan," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).
Menurut Jazilul pembicaraan cawapres jika PKB berkoalisi dengan PDIP tidak sampai dua Minggu sudah memiliki keputusan.
"Kalau ditanya kemungkinan ya saya bilang kalau dengan PDIP itukan history-nya sudah lama, nggak butuh 11 bulan cukup 12 hari tuntas itu kelihatannya kalau memang cocok gitu. Tapi kan harus menyelesaikan dulu pembicaraan itu," kata Jazilul.
Berita Terkait
-
Cak Imin Sebut Saling Tunggu dengan PDIP jadi Faktor Penghambat Prabowo Belum Tentukan Cawapres
-
Diduga Hina Presiden 'Bajingan Tolol', Rocky Gerung Ngaku Dihalangi PDIP Temui Ribuan Mahasiswa di Jogja
-
Singgung Gerindra, PKB Yakin kalau Koalisi dengan PDIP Kesepakatan Cawapres Tak Sampai 11 Bulan: 12 Hari Tuntas
-
Bantah Hina Pribadi Jokowi soal Ucapan 'Bajingan Tolol', Rocky Gerung: Saya Tak Punya Dendam dengan Beliau
-
Soal Dukung Ganjar atau Prabowo? Utut Harap Jokowi Tetap Bersama Partainya: Dia Kader Lahir dari Rahim PDIP
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri