Suara.com - Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) berencana menggelar unjuk rasa pada Kamis (10/8/2023) di Jalan Sudirman hingga MH Thamrin, Jakarta Pusat. Sebanyak satu juta orang diperkirakan akan terlibat pada unjuk rasa tersebut.
Demonstrasi dilakukan untuk menuntut agar Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penhuatan Sektor Keuangan, dan mewujudkan jaminan sosial semesta sepanjang hayat.
Presidium AASB Jumhur Hidayat mengatakan ketiga undang-undang tersebut mengabaikan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh.
"Kami berkeyakinan bahwa berbagai UU tersebut adalah antikonstitusi, bahkan anti-Pancasila sehingga perlu mendapat koreksi fundamental," kata Jumhur di Sekretariat Bersama AASB, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).
Untuk itu, lanjut dia, AASB menghimpun sekitar 40 organisasi buruh untuk melakukan aksi. Aksi unjuk rasa akhirnya ditempuh karena menilai upaya dialog, hingga hukum di Mahkamah Konstitusi tidak mewujudkan tuntutannya.
"Kami menggelar Aksi Akbar Buruh Ultra Damai 10 Agustus 2023 secara besar-besaran ini dengan suau keyakinan bahwa Presiden RI mau mendengarkan dan merasakan denyut nadi keresahan rakyat, khususnya kaum buruh Indonesia sehingga mau mencabut UU yang antikonstitusi dan anti-Pancasila itu," tutur Jumhur.
Mengenai rute aksi, Jumhur menjelaskan bahwa seluruh peserta aksi akan bergerak menuju Jalan Sudirman dan MH Thamrin. Lalu, mereka akan mendatangi Kantor International Labour Organization (ILO) di Gedung Menara Tower.
Sebab, Jumhur menjelaskan bahwa ILO telah memberikan rekomendasi agar pemerintah meninjau kembali UU Cipta Ketja dengan berkonsultasi kepada mitra sosual dan mengadopsi amandemen yang dibutuhkan agar UU tersebut mematuhi konvensi tanpa ada penundaan lebih lanjut.
Lebih lanjut, Jumhur menegaskan gerakan ini tidak dipengaruhi oleh agenda politis apapun. Sebab, dia mengaku tidak berafiliasi dengan pihak politik manapun.
Baca Juga: Kala Jokowi Ajak Duta Besar ASEAN Beramai-ramai Jajal MRT
"Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini bukanlah gerakan perjuangan politik sehingga tidak terafiliasi, tidak bersama-sama dengan partai politik manapun. Aksi ini adalah murni perjuangan buruh dan rakyat Indonesia yang sadar akan perampasan atas hak-haknya demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama," tandas Jumhur.
Berita Terkait
-
Selasa Sore, Prabowo dan Habib Luthfi Datangi Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta
-
Imbas 'Hina' Jokowi, Rumah Rocky Gerung Dilempari Telur Busuk hingga Pagar Dirusak
-
Punya Tanggung Jawab dengan Ratusan Jiwa Rakyat, Jokowi Wanti-wanti Kapal Besar ASEAN Tidak Boleh Karam
-
Nenek-nenek Geruduk Rumah Rocky Gerung Buntut Hina Jokowi, Ternyata Dibayar Rp100 Ribu: Rezeki Masa Ditolak?
-
Jawaban Jokowi Soal Wacana Revisi UU Peradilan Militer: Belum Sampai ke Sana
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?