Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan jika sang kakak yakni Prabowo Subianto adalah figur pembela dan penegak Pancasila. Menurutnya, hal yang konyol jika Prabowo disebut akan mendirikan negera khilafah.
Hal itu disampaikan Hashim dalam acara pembekalan materi relawan Prabowo secara daring, Kamis (10/8/2023).
Hashim menyampaikan, jika kekinian mungkin para generasi muda banyak tabg masih tidak mengerti terkait sosok Prabowo. Ia pun menegas, jika Prabowo merupakan pembela dan penegak Pancasila.
"Pertama, pesan kami adalah Prabowo pembela dan penegak Pancasila," kata Hashim.
Menurutnya, hal itu sudah ditunjukan Prabowo dalam karirnya di dunia militer mau pun sebagai warga sipil.
"Sebetulnya pembela Pancasila itu apa? dan Prabowo sudah membuktikan karir dia di militer dan di sipil dia pembela Pancasila," ungkapnya.
Hashim kemudian teringat beberapa tahun terakhir kala dirinya bersama Prabowo dicap akan mendirikan Indonesia sebagai negera khilafah. Itu terjadi kala kampanye Pilpres 2019.
Ia pun menegaskan, jika tundingan tersebut merupakan hal yang konyol. Pasalnya, kata dia, Prabowo merupakan orang yang sangat toleran.
"Beberapa tahun lalu kampanye terakhir 2019 seolah-olah Prabowo pendukung-pendukung termasuk saya ingin mendirikan suatu negara khilafah. Ini konyol, saya kan orang kristen, ternyata masih banyak tidak tahu atau lupa dengan itu orang kristen saya adek kandung Prabowo orang kristen," tuturnya.
Baca Juga: Kata Gerindra Soal Peluang Yenny Wahid Jadi Cawapres Prabowo
"Kakak kami katolik, saya protestan, kami katolik, Prabowo haji muslim yang sangat moderat dan sangat-sangat toleransi kepada umat-umat lainnya," sambungnya.
Menurutnya, hal itu lah sebagai bukti jika Prabowo merupakan orang yang toleran. Dimana lahir dari keluarga Islam dan Katolik.
"Dan keluarga kami itu dari protestan dari ibu dan ada muslim dan katolik itu dari papih, bisa disebut bangsawan jawa keluarganya islam dan katolik itu fakta," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Dipertemukan di Survei, Elektabilitas Prabowo Bikin Anies Keok!
-
Blak-blakan Sebut Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo: Capres yang Tepat, Itu Kata Dia
-
Takut Hoaks Ratna Sarumpaet Terulang, Hashim Bongkar Cerita soal Budiman Sudjatmiko Serius Dukung Prabowo
-
Usulkan Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Relawan: Teman-teman Sudah Konsolidasi di Jawa dan Luar Jawa
-
Putra Sulung Jokowi, Gibran Didorong Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden