Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, jika soal sikap arah koalisi atau dukungan untuk Pilpres 2024 akan diputuskan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pasalnya hal itu menjadi kewenangan ketua umum sepenuhnya.
Namun, soal kemana dan siapa yang akan didukung oleh partai berlambang beringin tersebut, Dave belum membeberkan. Ia hanya menegaskan, pada saatnya semua akan disampaikan.
Hal itu disampaikan Dave menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan jika Partai Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dukungan Golkar itu, kata Hashim, atas seizin Presiden Joko Widodo.
"Nanti ketika sudah putus (sikap politik arah dukungan), akan diumumkan langsung oleh Ketum Golkar," kata Dave singkat saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).
Kendati begitu, Dave tak menanggapi lagi ketika ditanya soal Partai Golkar sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra seperti yang disebutkan oleh Hashim. Begitu pun ia tak merespons soal benar atau tidak Golkar sudah menyatakan mendukung Prabowo secara lisan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Mekeng sebelumnya mengatakan, bahwa partainya belum akan menyatakan sikap politik terkait koalisi untuk Pilpres 2024 pada bulan ini atau Agustus.
Menurutnya, pendaftaran pasangan capres-cawapres baru akan dibuka pasa Oktober mendatang, sehingga masih ada waktu tersisa.
"Enggak (bulan ini), orang masih sampai bulan Oktober, Oktober masih bisa kok ngapain juga kita," kata Mekeng kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).
Ia lantas mengingatkan, jika dalam politik tidak pernah ada tenggat waktu atau deadline. Menurutnya, kekinian yang terpenting adalah proses penjajakan itu sendiri.
Baca Juga: AHY soal Cawapres Anies: Bukan Hanya Menangkan Jateng dan Jatim, tapi Menangkan Indonesia!
"Politik itu kan enggak bisa di-deadline, deadline, deadline begitu. Semua kan yang penting prosesnya ada kalau gini kan bentuknya kerja sama, kerja sama itu kan harus bisa ke dua belah pihak harus bisa menerima kondisi yang disepakati," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, dalam menentukan arah koalisi dan dukungan bukan hal yang mudah. Menurutnya, masih ada peluang Golkar akan mengumumkan sikapnya pada usai Agustus ini.
"Nah itu kan juga tidak semudah itu dan masih banyak variabel-variabel lain," ujarnya.
"Iya karena masih ada peluang," sambungnya.
Pernyataan Hashim
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan, jika Partai Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dukungan Golkar itu, kata Hashim, atas perintah Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
AHY soal Cawapres Anies: Bukan Hanya Menangkan Jateng dan Jatim, tapi Menangkan Indonesia!
-
Anies Terima 5 Nama Rekomendasi Cawapres Dari Kiai NU, Siapa Saja?
-
Projo dan PSI Berharap Satu Gerbong di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
-
Hashim Tegaskan Prabowo Bukan Petugas Partai; Di Gerindra Nggak Ada, Kita Semua Petugas Rakyat
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Buntut Kereta Bandara Tabrak Avanza di Kalideres, Terjadi Penumpukan di Stasiun Rawa Buaya
-
Tabrakan di Kalideres: Avanza Dihantam Kereta Bandara, Penumpang Luka Parah
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih