Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, jika soal sikap arah koalisi atau dukungan untuk Pilpres 2024 akan diputuskan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pasalnya hal itu menjadi kewenangan ketua umum sepenuhnya.
Namun, soal kemana dan siapa yang akan didukung oleh partai berlambang beringin tersebut, Dave belum membeberkan. Ia hanya menegaskan, pada saatnya semua akan disampaikan.
Hal itu disampaikan Dave menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan jika Partai Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dukungan Golkar itu, kata Hashim, atas seizin Presiden Joko Widodo.
"Nanti ketika sudah putus (sikap politik arah dukungan), akan diumumkan langsung oleh Ketum Golkar," kata Dave singkat saat dikonfirmasi, Jumat (11/8/2023).
Kendati begitu, Dave tak menanggapi lagi ketika ditanya soal Partai Golkar sudah melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra seperti yang disebutkan oleh Hashim. Begitu pun ia tak merespons soal benar atau tidak Golkar sudah menyatakan mendukung Prabowo secara lisan.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Mekeng sebelumnya mengatakan, bahwa partainya belum akan menyatakan sikap politik terkait koalisi untuk Pilpres 2024 pada bulan ini atau Agustus.
Menurutnya, pendaftaran pasangan capres-cawapres baru akan dibuka pasa Oktober mendatang, sehingga masih ada waktu tersisa.
"Enggak (bulan ini), orang masih sampai bulan Oktober, Oktober masih bisa kok ngapain juga kita," kata Mekeng kepada wartawan, Rabu (9/8/2023).
Ia lantas mengingatkan, jika dalam politik tidak pernah ada tenggat waktu atau deadline. Menurutnya, kekinian yang terpenting adalah proses penjajakan itu sendiri.
Baca Juga: AHY soal Cawapres Anies: Bukan Hanya Menangkan Jateng dan Jatim, tapi Menangkan Indonesia!
"Politik itu kan enggak bisa di-deadline, deadline, deadline begitu. Semua kan yang penting prosesnya ada kalau gini kan bentuknya kerja sama, kerja sama itu kan harus bisa ke dua belah pihak harus bisa menerima kondisi yang disepakati," tuturnya.
Untuk itu, kata dia, dalam menentukan arah koalisi dan dukungan bukan hal yang mudah. Menurutnya, masih ada peluang Golkar akan mengumumkan sikapnya pada usai Agustus ini.
"Nah itu kan juga tidak semudah itu dan masih banyak variabel-variabel lain," ujarnya.
"Iya karena masih ada peluang," sambungnya.
Pernyataan Hashim
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan, jika Partai Golkar mau mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Dukungan Golkar itu, kata Hashim, atas perintah Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
AHY soal Cawapres Anies: Bukan Hanya Menangkan Jateng dan Jatim, tapi Menangkan Indonesia!
-
Anies Terima 5 Nama Rekomendasi Cawapres Dari Kiai NU, Siapa Saja?
-
Projo dan PSI Berharap Satu Gerbong di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
-
Hashim Tegaskan Prabowo Bukan Petugas Partai; Di Gerindra Nggak Ada, Kita Semua Petugas Rakyat
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!