Suara.com - Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A Sarana mendesak Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mewajibkan para pekerja bekerja dari rumah alias Work From Home (WFH). Hal ini sebagai bentuk antisipasi atas kondisi darurat polusi udara di Ibu Kota.
Kualitas udara Jakarta yang buruk dan penuh polusi dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, khususnya para pekerja.
"Jakarta sudah darurat polusi udara, harus ada tindakan drastis dari Pemprov untuk mengurangi polusi. Dalam keadaan seperti ini Pemprov DKI harus menyerukan WFH untuk menyelamatkan warga DKI dari polusi udara," ujar William kepada wartawan, Senin (14/8/2023).
Menurutnya, butuh upaya-upaya tanggap cepat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari buruknya kualitas udara di Jakarta.
“Kita harus bisa melindungi warga DKI dari bahaya buruknya kualitas udara ini. Faktanya sudah ada beberapa korban yang mengalami penyakit karena polusi udara,” katanya.
Dia juga meminta Pemprov DKI membuat langkah konkret baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi polusi di Jakarta. Anggaran untuk perbaikan kualitas udara pada tahun depan harus ditingkatkan berkali-kali lipat.
"Fari data yang saya himpun, plafon anggaran 2024 terkait penanggulangan polusi (air, udara, tanah), dinaikkan hampir 3x lipat. Sampai Rp 40 miliar, tahun lalu hanya Rp 13 miliar. Buat 2023, mayoritas buat program uji emisi. Tahun depan dengan anggaran segitu harusnya ada program yang lebih riil dampaknya," ucapnya.
“Untuk jangka pendek Pemprov bisa buat alert system berupa protokol kesehatan terkait apa yang boleh atau tidak ketika kualitas udara memburuk. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang Pemprov DKI harus membuat langkah strategis untuk memperbaiki kualitas udara," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Desak Pemprov DKI Jakarta Cepat Tangani Buruknya Kualitas Udara, Jubir PAN Valeryan: Jangan Sampai Rugikan Warga!
-
Mulai September, Heru Budi Minta PNS Pemprov DKI WFH Demi Kurangi Polusi Udara
-
Sudin Kesehatan Jakbar Klaim Tak Ada Lonjakan Kasus ISPA Meski Kualitas Udara di Jakarta Terburuk di Dunia
-
Peneliti Sebut 57% Polusi Udara DKI Jakarta Disebabkan Transportasi BBM
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas
-
Diisukan Bakal Digeser dari KSP Saat Reshuffle Kabinet Hari Ini, Qodari Bilang Begini
-
Misteri Motif Penyiraman Air Keras di Cengkareng, Satu Orang Pelaku Kini Diperiksa Intensif