Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak hanya fokus mencari untung. Perusahaan daerah justru perlu mengutamakan pelayanan masyarakat.
Untuk itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri BP BUMD DKI Jakarta, Thomas menyebut pemerintah disebutnya akan berupaya untuk menjembatani kepentingan tiap BUMD dalam hal komersil dan pelayanan publik.
Terlebih memang selain menjalankan program Pemprov, BUMD harus tetap menjalankan komersialiasi demi keberlangsungan perusahaan.
"Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri," ujar Thomas dalam dalam diskusi Balkoters Talks bertajuk di Bengkel Jurnalis Balai Kota DKI, Senin (14/8/2023)
Ia meminta, ketika berkaitan dengan kenaikan tarif layanan publik yang dikelola BUMD, perlu diperhatikan apa saja yang menjadi faktornya. Pemberian subsidi atau sejenisnya akan dilakukan secara tepat agar kepentingan masyarakat dan tujuan komersil perusahaan tetap berjalan beriringan.
"Kita memang harus memahami entitas dia ada benturan kepentingan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dengan isu peningkatan tarif yang memberatkan masyarakat. Nah itulah yang penting peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani kepentingan itu," tutur Thomas.
Di tempat yang sama, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menyebut Pemprov perlu melakukan pendekatan khusus demi menyambut Jakarta sebagai kota ekonomi skala global.
Trubus mengatakan, terdapat tiga pendekatan kebijakan yang perlu diperhatikan. Pertama, Pemprov perlu memberdayakan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan bantuan sosial atau subsidi semata.
"Pemda DKI dalam hal ini BUMD berupaya agar mengurangi sekat masyarakat antara mereka yang hidup dalam kondisi berlebih dan berbelanja di mal mewah dengan masyarakat kita yang hanya bisa membeli pasar tradisional. Maka, bagaimana membuat masyarakat berdaya," kata Trubus.
Baca Juga: Pelajar di Jaktim Siram Temannya Pakai Air Keras, Polisi: Dendam karena Kerab Diejek Saat Tawuran
Selanjutnya, BUMD juga harus punya peran penting dalam mengadvokasi dan mendampingi masyarakat khususnya yang tergolong kelompok miskin ekstrem.
"Seperti budidaya atau on farming itu bagus. Orang Jakarta bisa diorientasikan tidak semata-mata sebagai kelompok konsumtif, tapi juga bisa bertani, banyak tanah terlantar yang bisa dimanfaatkan," ucapnya.
"Yang ketiga, pendekatan berkeadilan. kebijakan DKI Jakarta perlu pembenahan secara menyeluruh dalam konteks pemanfaatannya untuk publik."
Berita Terkait
-
Jangan Sampai Kena ISPA, Ini 10 Tips Kesehatan untuk Jaga Diri Saat Polusi Udara Tinggi
-
Pengamat: Solusi Atasi Polusi Udara di Jakarta Konteks Jangka Pendeknya Bukan WFH
-
DKI Jakarta Priovinsi Paling Banyak Laporkan Kasus Dugaan Korupsi ke KPK Tahun Ini
-
Udara Jakarta Buruk, Deretan Politisi Malah Perang Komentar
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden