Pertimbangkan opsi WFH
Untuk mengatasi menurunnya kualitas udara di Jakarta, presiden menginstruksikan adanya sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.
Menurut presiden, pemerintah perlu mendorong perkantoran untuk kembali menerapkan sistem kerja dari rumah atau sork from hom (WFH).
“Work from office, work from home mungkin (WFH) saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah (Jam) 7-5 2-5 atau angka yg lain," tutur Jokowi.
Minta adakan rekayasa cuaca
Selain opsi WFH, Presiden Jokowi juga meminta adanya rekayasa cuaca agar hujan turun di wilayah Jabodetabek, sehingga kualitas udara bisa meningkat.
Presiden juga menginstruksikan agar pemerintah mempercepat penerapan batas emisi dan ruang terbuka hijau untuk menangkal polusi udara.
Dan untuk jangka menengah, presiden meminta agar pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil dan beralih ke transportasi massal.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Baca Juga: Inilah Dampak Pembakaran Batu Bara, Jadi Penyebab Polusi Udara Jakarta?
Berita Terkait
-
Inilah Dampak Pembakaran Batu Bara, Jadi Penyebab Polusi Udara Jakarta?
-
Dihapus atau Tidak PPDB Zonasi akan Tetap Bermasalah di Pendidikan
-
Profil Panglima Jilah, Pendukung Jokowi dan Proyek IKN di Tanah Dayak
-
6 Penyebab Mimisan yang Perlu Kamu Ketahui, Salah Satunya Udara Kering
-
Begini Ekspresi Mario Dandy saat Dituntut 12 Tahun Penjara
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian