Suara.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan dikabarkan bakal melakukan deklarasi capres dan cawapres pada 18 Agustus. Menanggapi itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan betul tidaknya informasi tersebut maaih perlu dibuktikan.
Menurut Hidayat, pembuktian itu mengenai waktu penguman siapa cawapres Anies Baswedan hanya waktu yang bisa menjawab.
"Informasi itu betul atau tidak akan dibuktikan pada tanggal tersebut karena ini masih dinamika yang terus berjalan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023)
Sementara itu, benar atau tidaknya, Hidayat menegaskan bahwa PKS menginginkam agar deklarasi capres dan cawapres memang lebih baik dilakukan segera mungkin.
"Tapi yang jelas kami di PKS berpendapat memang tadi saya bilang pakai pantun, ikan sepat ikan gabus tanpa ikan lele, lebih cepat lebih bagus enggak perlu bertele-tele. Kami kira saya mendukung ke sana," kata Hidayat.
Harap Deklarasi Cawapres Agustus
Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan HAM Al Muzzammil Yusuf berharap Anies Baswedan segera menetapkan bakal calon wakil presiden.
Penetapan secepatnya cwapres dipandang penting agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendapatkan kepastian.
"Semakin ditunda-tunda bukan semakin baik," kata Muzzammil kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).
Baca Juga: Profil Istri Anies Baswedan, Fery Farhati Lulusan S2 Luar Negeri, Pendiri Komunitas Rumah Pencerah
Muzzammil beralasan, semakin lama penetapan akan semakin tidak baik karena momentum konsolidasi partai koalisi semakin terbatas waktu. Mengingat waktu menuju Pemilu 2024 menyiaakan 6 bulan.
Hal serupa juga berimbas terhadap momentum konsolidasi dengan berbagai kelompok masyarakat pendukung Anies.
"Saya kira hasil survei cendrung kurang positif mana kala pasangan capres cawapres belum fix karena publik juga ragu apakah akan jadi maju atau tidak calon tersebut," kata Muzzammil.
"Bahkan bisa membuka peluang pihak-pihak yang tidak setuju Anies untuk bermanuver lebih jauh," sambungnya.
Menurut Muzzammil, saat ini sudah tidak perlu ada yang ditunggu dalam mencari momentum penetapan cawapres. Pasalnya, kata dia, posisi partai-partai dan sikap para tokoh nasional termasuk kandidat capres dan cawapres sudah terlihat.
"Sudah terbaca dan terinformasikan konstelasinya melalui berbagai sumber info yang sahih yang kita miliki," kata Muzzammil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?