Suara.com - Polusi udara di Jakarta yang semakin parah membuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) turun gunung merespon isu tersebut.
Alih-alih memberikan kejelasan dan meredakan suasana publik, pernyataan KLHK dinilai mengejutkan.
Salah satunya karena KLHK tampak berkelit membela pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bukan sebagai penyebab polusi udara sekaligus menaruh tudingan ke gaya hidup masyarakat sebagai biang keroknya.
Sebut PLTU bukan biang kerok polusi udara: Uapnya mengarah ke Selat Sunda
Masyarakat sempat berdebat panas lantaran muncul dugaan bahwa penyebab polusi udara Ibu Kota yang makin parah adalah kehadiran PLTU Cilegon.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sontak membantah teori tersebut.
Siti dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023) menyatakan bahwa PLTU Cilegon bukan penyebab polusi udara. Sebab, uap yang dihasilkan oleh PLTU tersebut terbang ke Selat Sunda dan tak mengarah ke Jakarta.
Pernyataan Siti didasari oleh kajian berdasarkan studi satelit, sentinel hingga resolusi satelit periode 27 Juli-9 Agustus 2023.
Siti menyatakan bahwa hasil analisis dari citra satelit, pencemaran dari uap tidak bergerak ke arah Jakarta, tapi bergerak ke arah Selat Sunda. Siti juga menekankan bahwa pernyataannya ditopang oleh citra arah angin yang diambil dari data BMKG.
Baca Juga: Pengamat Sebut Imbauan WFH Tak Akan Berpengaruh Banyak Kurangi Polusi Udara Jakarta
Kendati demikian, Siti tak menepis adanya pembangkit listrik yang bersifat kecil dan individual. Ia dan pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait pembangkit-pembangkit kecil yang menggunakan batu bara.
Ia menilai bahwa kehadiran pembangkit listrik bertenaga batu bara tersebut menyumbang emisi sebesar 1% dari keseluruhan.
Minta warga Jakarta uji emisi
Siti menaruh tudingan ke kendaraan pribadi yang jumlahnya kian meningkat. Ia memaparkan data per 2022 yang menunjukkan ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih dari angka tersebut adalah sepeda motor.
Sontak, Siti mengimbau warga Jakarta untuk melakukan uji emisi pada kendaraan mereka masing-masing. Pasalnya, Siti melaporkan bahwa kini hanya 3-10 persen melakukan uji emisi
KLHK minta masyarakat 'berkorban'
Berita Terkait
-
Jangan Hanya ASN, KPAI Minta Anak-anak Belajar dari Rumah saat Kualitas Udara Jakarta Buruk
-
Tasya Kamila Curhat Kena Dampak Parahnya Polusi Udara di Jakarta: Anak Batuk Pilek Sampai Sebulan
-
Pengamat Sebut Imbauan WFH Tak Akan Berpengaruh Banyak Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Erick Thohir Bicara Hilirisasi Gula Bisa Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Mengenal PLTU Banten yang Dituding Sebagai Penyebab Polusi Udara Jakarta
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Apa itu Whip Pink? Tabung Whipped Cream yang Disebut 'Laughing Gas' Jika Disalahgunakan
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!
-
Macet Parah di RE Martadinata, Sebagian Rute Transjakarta 10H Dialihkan via JIS
-
Komisi II DPR Tetapkan 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Hery Susanto Jadi Ketua
-
Ketua Banggar DPR Bela Pencalonan Thomas Djiwandono: Ini Soal Kemampuan, Bukan Nepotisme
-
Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra