Suara.com - Polusi udara di Jakarta yang semakin parah membuat Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) turun gunung merespon isu tersebut.
Alih-alih memberikan kejelasan dan meredakan suasana publik, pernyataan KLHK dinilai mengejutkan.
Salah satunya karena KLHK tampak berkelit membela pihak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bukan sebagai penyebab polusi udara sekaligus menaruh tudingan ke gaya hidup masyarakat sebagai biang keroknya.
Sebut PLTU bukan biang kerok polusi udara: Uapnya mengarah ke Selat Sunda
Masyarakat sempat berdebat panas lantaran muncul dugaan bahwa penyebab polusi udara Ibu Kota yang makin parah adalah kehadiran PLTU Cilegon.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sontak membantah teori tersebut.
Siti dalam rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023) menyatakan bahwa PLTU Cilegon bukan penyebab polusi udara. Sebab, uap yang dihasilkan oleh PLTU tersebut terbang ke Selat Sunda dan tak mengarah ke Jakarta.
Pernyataan Siti didasari oleh kajian berdasarkan studi satelit, sentinel hingga resolusi satelit periode 27 Juli-9 Agustus 2023.
Siti menyatakan bahwa hasil analisis dari citra satelit, pencemaran dari uap tidak bergerak ke arah Jakarta, tapi bergerak ke arah Selat Sunda. Siti juga menekankan bahwa pernyataannya ditopang oleh citra arah angin yang diambil dari data BMKG.
Baca Juga: Pengamat Sebut Imbauan WFH Tak Akan Berpengaruh Banyak Kurangi Polusi Udara Jakarta
Kendati demikian, Siti tak menepis adanya pembangkit listrik yang bersifat kecil dan individual. Ia dan pihaknya akan mendalami lebih lanjut terkait pembangkit-pembangkit kecil yang menggunakan batu bara.
Ia menilai bahwa kehadiran pembangkit listrik bertenaga batu bara tersebut menyumbang emisi sebesar 1% dari keseluruhan.
Minta warga Jakarta uji emisi
Siti menaruh tudingan ke kendaraan pribadi yang jumlahnya kian meningkat. Ia memaparkan data per 2022 yang menunjukkan ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih dari angka tersebut adalah sepeda motor.
Sontak, Siti mengimbau warga Jakarta untuk melakukan uji emisi pada kendaraan mereka masing-masing. Pasalnya, Siti melaporkan bahwa kini hanya 3-10 persen melakukan uji emisi
KLHK minta masyarakat 'berkorban'
Berita Terkait
-
Jangan Hanya ASN, KPAI Minta Anak-anak Belajar dari Rumah saat Kualitas Udara Jakarta Buruk
-
Tasya Kamila Curhat Kena Dampak Parahnya Polusi Udara di Jakarta: Anak Batuk Pilek Sampai Sebulan
-
Pengamat Sebut Imbauan WFH Tak Akan Berpengaruh Banyak Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Erick Thohir Bicara Hilirisasi Gula Bisa Kurangi Polusi Udara Jakarta
-
Mengenal PLTU Banten yang Dituding Sebagai Penyebab Polusi Udara Jakarta
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo